BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Rencana efisiensi anggaran yang tengah digulirkan Pemerintah Kota Banjar memicu beragam tanggapan.
Sejumlah kebijakan yang diwacanakan, seperti penggabungan dua SMP, penataan organisasi perangkat daerah, hingga penghentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dinilai perlu pertimbangan lebih mendalam.
Mantan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Banjar, Budi Sutrisno, termasuk yang angkat bicara.
Ia mengingatkan agar langkah penghematan tidak justru menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada layanan publik dan sektor pendidikan.
Menurutnya, efisiensi memang menjadi kebutuhan di tengah tekanan fiskal daerah. Namun, setiap kebijakan harus melalui perhitungan matang, termasuk dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan dan stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.
“Jangan sampai niat menghemat justru berujung pada penurunan pelayanan. Penggabungan sekolah maupun kebijakan terhadap PPPK harus benar-benar dikaji secara komprehensif,” ujarnya kepada PasundanNews.com, Sabtu (11/4/2026).
Selain itu, ia juga menyinggung penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat di sejumlah dinas.
Budi menilai pelaksanaan WFH perlu didasari perencanaan yang jelas, bukan sekadar mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
Baca Juga :Hidup Sendiri di Rumah Tak Layak, Lansia di Banjar Terima Bantuan Sosial
Ia menekankan pentingnya kejelasan tujuan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai alternatif, Budi menyarankan agar efisiensi difokuskan pada pos anggaran yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar publik.
Salah satu langkah yang ia dorong adalah pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah.
Menurutnya, perjalanan dinas dalam kota bisa diminimalkan karena jarak yang relatif dekat, sementara perjalanan luar kota dapat dibatasi sesuai urgensi. Langkah tersebut dinilai lebih rasional tanpa mengganggu sektor vital.
Ia juga menambahkan bahwa tunjangan yang telah diterima pejabat struktural seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menunjang aktivitas kerja, sehingga tidak perlu menambah beban anggaran melalui kegiatan yang bisa ditekan.
Di akhir pernyataannya, Budi mendorong Pemkot Banjar untuk terbuka terhadap praktik baik dari daerah lain dalam mengelola anggaran.
Ia menilai sikap adaptif dan mau belajar menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat.
“Pemimpin harus terbuka dan tidak ragu mengambil pelajaran dari daerah lain. Harapannya, kebijakan yang diambil benar-benar membawa kemajuan, bukan justru menimbulkan masalah baru,” tutupnya. (Hermanto/PasundanNews.com)
