BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Kabupaten Ciamis menorehkan capaian membanggakan dalam upaya pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Berdasarkan data per 28 Oktober 2026, tingkat verifikasi dan validasi data ATS di Kabupaten Ciamis mencapai 92,46 persen atau tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.
Dari total 9.044 data anak tidak sekolah yang tercatat, sebanyak 8.362 data telah berhasil diverifikasi. Sementara 682 data lainnya masih dalam proses pemeriksaan.
Atas capaian tersebut, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan beserta seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data ATS.
“Capaian ini menjadi langkah penting dalam memastikan pemerintah memiliki basis data pendidikan yang akurat,” ujarnya kepada pasundannews.com, Rabu (10/11/2026).
Dengan demikian, penanganan anak tidak sekolah dapat dilakukan secara lebih terarah, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Ciamis.
Herdiat juga mengapresiasi peran serta Pemuda Muhamadiyah yang telah aktif terlibat dalam program penanganan dan percepatan verifikasi ATS di Kabupaten Ciamis.
Komitmen Pemkab Ciamis, Pemuda Muhammadiyah serta para relawan peduli pendidikan lainnya yaitu memverifikasi data dan mengembalikan anak yang putus sekolah untuk kembali mendapatkan hak pendidikannya, serta mencegah terjadinya angka putus sekolah baru.
Baca Juga :Komisi II DPR RI Wacanakan Pengetatan Syarat Caleg dan Sanksi Berat Politik Uang
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ciamis, Erwan Darmawan, sebelumnya menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan untuk memastikan data awal yang bersumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Persoalan tersebut mulai menjadi perhatian ketika pada April 2026 Disdik Ciamis menerima data awal sekitar 13.400 anak tidak sekolah.
Namun, jumlah tersebut belum dapat dipastikan seluruhnya karena terdapat kemungkinan data tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Data awal sekitar 13 ribuan, tapi ini masih kita verifikasi. Karena ada kemungkinan dari data itu, orangnya sudah pindah, tidak dikenal, atau bahkan sudah meninggal,” kata Erwan.
Untuk memastikan keakuratan data, Disdik Ciamis menggandeng pemerintah desa dalam melakukan verifikasi faktual.
Langkah tersebut sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi penyebab anak tidak mengakses pendidikan.
Dari hasil penelusuran, sejumlah faktor menjadi penyebab anak tidak sekolah. Di antaranya keterbatasan ekonomi, anak memilih bekerja, pernikahan dini, minimnya dukungan orang tua, hingga rendahnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan.
Selain itu, terdapat anak yang sebenarnya melanjutkan pendidikan di pesantren, tetapi belum tercatat dalam sistem pendidikan formal sehingga masuk dalam kategori ATS.
Disdik Ciamis juga mendorong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melakukan pendekatan jemput bola.
Baca Juga :KAHMI Ciamis Perluas Pengabdian, Resmikan LBH dan Lembaga Kajian Politik
Melalui upaya tersebut, anak-anak yang teridentifikasi tidak sekolah dapat didatangi secara langsung untuk mengetahui persoalan yang dihadapi sekaligus diarahkan kembali mengakses pendidikan.
“Jalur pendidikan nonformal melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C menjadi salah satu alternatif yang disiapkan,” jelasnya.
Disdik juga mendorong pesantren untuk mengembangkan PKBM agar para santri yang belum terakomodasi dalam pendidikan formal tetap memiliki kesempatan memperoleh ijazah.
Perkembangan terbaru menunjukkan proses verifikasi dan validasi telah mencapai 92,46 persen.
“Angka tersebut menjadi capaian tertinggi di Jawa Barat sekaligus menunjukkan kemajuan dalam upaya pembenahan basis data pendidikan di Kabupaten Ciamis,” papar Erwan.
Meski demikian, tingginya persentase verifikasi perlu diikuti langkah konkret untuk memastikan anak-anak yang masuk kategori ATS mendapatkan kembali akses pendidikan.
Baca Juga : Pilkades Digital Ciamis Digelar 13 Desember 2026, 176 TPS Disiapkan di 40 Desa
Disdik Ciamis pun terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah desa, kecamatan, lembaga pendidikan, PKBM, pesantren, serta masyarakat agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Keberhasilan penanganan ATS pada akhirnya tidak hanya diukur dari akurasi dan persentase data yang telah diverifikasi, tetapi juga dari keberhasilan mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.
“Semoga capaian ini menjadi modal penting bagi Kabupaten Ciamis untuk memperkuat pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka anak putus sekolah di Tatar Galuh,” tandasnya.(Herndri/PasundanNews.com)
