Urgensi Perempuan Berpolitik Archives

Oleh: Vina Fitrotun Nisa *) PASUNDANNEWS.COM, - Berbagai penolakan terhadap rancangan undang-undang ketahanan keluarga setidaknya dapat dijadikan dua indikator penting. pertama masih minimnya produk kebijakan yang mengarah pada kepentingan perempuan. kedua munculnya resistensi di masyarakat mencerminkan tingginya kepedulian terhadap nasib perempuan yang tidak ingin kondisi saat ini mengalami kemunduran dengan ditetapkannya aturan yang dinilai diskriminatif. Karena salah satu pasal dalam RUU tersebut dinilai diskriminatif. Secara substansi RUU ke tahanan keluarga sebenarnya memiliki tujuan yang sangat baik, namun pertanyaannya mampukah negara secara formal melakukan intervensi terhadap keutuhan rumah tangga, dalam hal ini penulis justru menggarisbawahi masih minimnya aturan yang merepresentasikan kepentingan perempuan di parlemen Sejak diterbitkannya UU No 2 Tahun 2008 yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat, nasib perempuan berkiprah dalam ranah sosial dan politik semakin terbuka lebar peluangnya. 4 kali pemilihan umum berlangsung sejak digulirkannya aturan ini yakni pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 akselerasi keterwakilan perempuan di ranah eksekutif maupun legislatif semakin terlihat peningkatannya hal ini terbukti dengan indikator peningkatan keterwakilan perempuan di DPR. Misalnya tahun 2004, dari total 550 kursi DRP RI 65 kursi diduduki oleh perempuan, pada pemilu tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 101 kursi, dan tahun 2014 turun lagi menjadi 97 kursi dan tahun 2019 meningkat pesat menjadi 118 dari 575 kursi Partisipasi dan keterwakilan perempuan memang terus meningkat dalam setiap pemilihan, namun berbagai evaluasi saat ini mulai disiskusikan, khususnya mengenai kelanjutan peran keterwakilan tersebut. Apakah keterwakilan perempuan di parlemen hanya sampai pada tahapan representatif tanpa membawa aspirasi dan kemajuan bagi perempuan itu sendiri. Berkaca aturan-aturan sebelumnya yang berhasil diperjuangkan seperti Undang-Undang KDRT, perdagangan manusia dan lain sebagaianya, ternyata masih banyak pekerjaan rumah dan evaluasi terhadap undang-undang sebelumnya yang harus segera diselesaikan. Seperti undang-undang mengenai cuti hamil dan melahirkan yang perlu diperpanjang, kurangnya layanan konsultasi pernikahan yang diselenggarakan secara gratis, dan perlindungan bagi kesehatan ibu dan bayi di daerah terpencil. Tulisan ini mencoba untuk mengelaborasi mengenai alasan mengapa perempuan harus berpolitik, serta berbagai tantangan yang muncul dalam pra dan pasca pemilihan, kemudian bagaimana partisipasi tersebut berdampak terhadap produk kebijakan. Apakah perempuan mampu mempengaruhi dan membuat kebijakan yang mendukung kepentingannya atau hanya dijadikan batu loncatan dan alat legalitas partai politik untuk memenuhi kuota 30%. Sementara itu disisi lain terdapat berbagai peran perempuan dalam politik yang tidak selalu diaktualisasikan melalui proses pemilihan formal, seperti gerakan perempuan, komunitas dan LSM yang dapat bergandengan bersama DPR untuk mengawal kebijakan yang memihak kepada kepentingan perempuan, juga memiliki dampak signifikan dalam menyerap aspirasi langsung dari bawah. Urgensi perempuan dalam berpolitik telah banyak diulas. hadirnya aturan yang melindungi dan menjamin partisipasi perempuan dalam politik adalah keberhasilan dari jerih payah dan perjuangan kolektif organisasi serta gerakan perempuan. namun saat ini muncul berbagai kritik mengenai aturan “affirmative action” yang lebih mengutamakan kuantitas sehingga minim esensi. Dampak substansial yang paling diharapkan dari masuknya perempuan kedalam pusaran kekuasaan adalah supaya ia mampu mengakomodir kepentingan perempuan. karena DPR memiliki fungsi legislasi dan anggaran yang mampu mengubah nasib dan menyelesaikan masalah perempuan melalui aturan. Halaman 1 2 3 Vina Fitrotun Nisa (tengah) saat wisuda Pascasarjana UI. (foto: Istimewa) Hambatan politisi perempuan dalam pra pemilihan, proses pemilihan dan pembuatan kebijakan Dalam tahapan pra pemilihan, calon anggota dewan perempuan kerapkali dihadapkan pada permasalahan internal partai. Sudah bukan rahasia umum partai politik dalam dalam setiap pemilihan lebih cenderung mempertimbangkan kandidat yang memiliki popularitas dan modal finansial yang tinggi. Partai kerapkali enggan mencalonkan kandidat legislatif dari kadernya sendiri. Kemampuan berorganisasi, loyalitas dan keahlian seringkali tidak dijadikan pertimbangan. Hanya kandidat-kandidat yang potensi menagnya tinggi lah yang kerapkali diutamakan dalam pemilihan. Dalam hal ini kaitannya dengan kandidat perempuan dapat disimpulkan bahwa kandidat perempuan yang ingin mencalonkan diri setidaknya harus memiliki salah satu diantara dua prasyarat tersebut. Popularitas atau modal finansial. Sementara itu dalam proses pemilihan, sebelum adanya aturan zipper system meskipun konstituen yang menentukan suara, namun seringkali caleg perempouan ditempatkan pada nomor urut bawah. Sementara itu dalam menghadapi pemilih, caleg perempuan kerapkali diserang dengan isu politik identitas. meskipun isu klasik, namun sedikit banyak, hal ini berpengaruh terhadap preferensi pemilih. Meskipun didukung dengan aturan namun respon masyarakat terhadap caleg perempuan kurang bagus, artinya masyarakat secara umum lebih memilih caleg laki-laki. Hal ini sebenarnya membuat politisi perempuan cukup sulit untuk meraih suara. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa partai lebih senang merekrut caleg yang potensi menangnya tinggi bukan yang memiliki kapasitas, padahal salah satu cara untuk membenahi birokrasi adalah dengan menghadirkan caleg perempuan yang berkualitas. Sayangnya Parlemen hanya identik dengan perwakilan dan mengabaikan kompetensi. Lobi-lobi politik pada saat persidangan pun seringkali telah selesai sebelum dan diluar persidangan. Sehingga proses persidangan hanya dijadikan sebagai formalitas belaka. Belum selesai permasalahan tersebut, masalah lain yang kerapkali disorot adalah lemahnya integritas anggota dewan yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran dalam persidangan. Hal ini tentunya merupakan potret yang cukup mengecewakan dari orang-orang yang diharapkan memperjuangkan kepentingan rakyat Aturan untuk memperketat kualifikasi anggota dewan kerapkali disanggah dengan alasan HAM. Padahal jika standard dan kualifikasi anggota dewan diperketat negara setidaknya tidak perlu banyak terbebani dengan membayar tenaga ahli. Lembaga pembuat kebijakan mau tak mau harus diisi oleh orang yang berkualitas dan berintegritas jika perubahan positif dan akseleratif ingin segera terwujud . lagi-lagi hal tersebut harus diwujudkan dengan membuat kebijakan tentang standar kompetensi calon anggota dewan. Supaya kursi kekuasaan tidak hanya diduduki oleh orang yang memiliki modal materil saja. Halaman 1 2 3 Vina Fitrotun Nisa, Co Founder Komunitas Peduli Asean. (foto: Istimewa) Perkuat peran aktor politik non elektoral Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di parlemen sama halnya dengan membicarakan bagaimana perempuan berpolitik yang nantinya akan dijadikan alat untuk meraih kekuasan dan membuat kebijakan, Pertanyaannya apakah wujud perempuan berpolitik harus semuanya bermuara di parlemen. Bagaimana dengan hambatan-hambatan menempuh kursi legislatif seperti yang sudah dibahas sebelumnya, terlebih saat ini sulit sekali melaksanakan proses pemilihan yang bersih. Menghadapi partai yang transaksional dan pemilih yang bermental pragmatis malah membuat asumsi bahwa perempuan yang berhasil lolos ke parlemen adalah mereka yang bermodal tinggi, sementara yang lainnya hanya ikut berpartisipasi dan meramaikan saja. Sebenarnya terdapat peran penting yang dapat dilakukan perempuan dalam berpolitik diluar kekuasaan. Perempuan dapat bergabung dengan komunitas dan organisasi yang memperjuangkan hak perempuan, meskipun begitu bukan berarti bersikap pesimis atau tidak mengikuti kontestasi pemilihan, namun sambil menyempurnakan sistem, perempuan dapat ikut mendampingi dan mengusulkan kebijakan kepada legislator. Ditataran masyarakat perempuan dapat menghimpun kekuatan dengan mencari dukungan dari perempuan lainnya yang peduli terhadap nasib dan kemajuan perempuan. Aktor-aktor politik perempuan diluar kekuasaan perlu diperkuat dan egosentris pribadi harus dilunturkan, pemberdayaan internal organisasi harus terus menjadi agenda utama, namun jangan lupa juga untuk memberdayakan masyarakat dan merespon terhadap perubahan-perubahan aturan serta pengawasan terhadap kebijakan, selain itu komunitas perempuan dapat meningkatkan kesadaran berpolitik dengan melakukan kampanye intensif di dunia maya dan di dunia nyata. Penyelenggaraan pendidikan politik pun dapat dilakukan melalui seminar-seminar gratis. Dengan begitu dengan diperkuatnya peran perempuan sidalan dan diluar kekuasaan diharapkan kolaborasi pun terjalin untuk mewujudkan sistem yang adil. Disisi lain, gerakan perempuan memiliki peranan penting dalam melakukan counter terhadap narasi-narasi negatif yang sering dicuatkan kalangan sebagian agamawan tradisionalis mengenai peran perempuan dan pandangan perempuan diranah public yang selalu menimbulkan kontroversi. Hal ini yang mereka anggap seolah-olah ingin memberikan kebaikan kepada perempuan, namun justru dinilai dianggap sebagai sebuah tindakan diskriminatif dan merupakan kemunduran berpikir. benturan pemikiran yang terjadi di masyarakat antara kalangan konservatif dan modernis seyogyanya harus dapat diseimbangkan atau bahkan discounter oleh komunitas-komunitas dan gerakan perempuan Ahirnya urgensi perempuan berpolitik tidak hanya dapat dilakukan didalam pemerintahan, namun yang terpenting adalah bagaimana keuntungan dari sistem yang memihak terhadap perempuan dapat dilaksanakan. Meskipun usaha untuk memperjuangkan nasib perempuan tidak melulu harus masuk kedalam sistem namun sinergitas antar organisasi dan gerakan perempuan dan Anggota dewan harus terus terjalin demi kebaikan nasib perempuan kini dan dimasa yang akan datang. Ikhtiar tanpa batas serta kolaborasi merupakan usaha dan cita-cita yang harus diwariskan kepada anak cucu kita kelak. *) Penulis adalah Peminat kajian gender Halaman 1 2 3

Topik: Urgensi Perempuan Berpolitik

Urgensi Perempuan Berpolitik

POPULER

Petahana Ciamis Herdiat Diusung Golkar, Ketua DPD : Tetap Lurus Gak...

Ujang Endin Indrawan Serahkan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati ke DPC...

MTQ ke-38 Jawa Barat, Pj Gubernur Jabar : Wadah Pelihara Nilai...

Empat Parpol di Ciamis Matangkan Koalisi, Siapkan ‘Satria Piningit’ untuk Pilkada...

Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah, Pj Bupati Ciamis Sampaikan Pesan Ini...

Sebanyak 190 PPPK Kota Banjar Resmi Dilantik, Ini Pesan Pj Walikota

Penyuluhan Jasa Keuangan di Ciamis, Kang Ijudin Dorong Pemberdayaan UMKM

Pergerakan di Cianjur, Pj Gubernur Jabar Minta PVMBG Segera Asesmen Lokasi...

Sekda Jabar Sampaikan Pemdaprov akan Terus Upayakan Harga Bahan Pokok Tetap...

Anak dan Ayah Masuk ke dalam Sumur di Banjaranyar Ciamis, Beruntung...