BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Polemik KSP Serambi Dana di Kabupaten Ciamis tak kunjung selesai.
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis memberikan penjelasan terkait polemik tersebut.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM DKUKMP Ciamis, Adang Hartono menjelaskan hal tersebut kepada PasundanNews, Rabu (21/6/2023).
Adang mengatakan, pihaknya selama ini sudah melakukan tugas dan fungsi dinas sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya.
Tugas dan fungsi yang Andang maksud yaitu pada sisi kelembagaan koperainya serta keberlangsungan kegiatan koperasi.
Andang menyebut, dalam hal pengawasan dan pembinaan, termasuk KSP Serambi Dana Ciamis telah memenuhi persyaratan.
“Seperti izin beroperasi dan membuka cabang di Ciamis ada. Mereka juga aktif melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan),” kata Andang.
Di sisi lain, mengenai Penkes (Penilaian Kesehatan) koperasi, KSP Serambi Dana sesuai dengan pengawasan DKUKMP Ciamis terbilang sehat.
“Pada tahun sebelumnya dalam segi Penkes Koperasi terbilang sehat, cuma untuk tahun ini hasilnya belum turun,” tuturnya.
DKUKMP Ciamis Rutin Lakukan Monitoring
Andang pun mengungkapkan, pihaknya selama ini senantiasa rutin melakukan monitoring kepada setiap koperasi.
Monitoring pada setiap koperasi tersebut dilakukan melalui tim PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan).
“Kita senantiasa melakukannya melalui PPKL yang tergabung sebanyak 6 orang. Mereka juga ikut membina koperasi yang bersangkutan,” jelasnya.
Adapun berhubungan dengan polemik KSP Serambi Dana, kata Andang, hal itu kaitannya dengan ketenagakerjaan.
“Itu hubungan ketenagakerjaan dengan pihak terkait, tapi kami juga berupaya untuk tetap berkoordinasi,” ujarnya.
Lebih lanjut Adang mengungkapkan bahwa pihaknya pun sering mendapat pelaporan dari masyarakat terkait koperasi menurutnya bermasalah.
Namun, DKUKMP Ciamis tidak memiliki kewenangan dalam hal penindakan pada sanksi.
Ketika terdapat koperasi yang bermasalah, DKUKMP Ciamis hanya bisa melakukan pelaporan kepada Kementerian Koperasi.
Termasuk permasalahan KSP Serambi Dana, kata Adang, pihaknya sudah melakukan pelaporan ke pusat melalui Kementerian Koperasi
“Terkait kewenangan dan legalitas untuk memberikan sanksi itu kewenangannya ada pada Kementerian Koperasi,” jelasnya.
Sebanyak 279 Koperasi di Ciamis Tidak Aktif
Andang mengungkapkan, mengacu pada data yang ada di DKUKMP Ciamis, saat ini koperasi yang tercatat ada sebanyak 632.
Sementara yang terpantau aktif ungkap Adang ada sebanyak 353 koperasi.
Sementara itu tercatat pada tahun 2022, koperasi yang memberikan laporan RAT (rapat Anggita tahunan) kepada DKUKMP sebanyak 180.
“Untuk tahun ini (2023) baru sekitar 90 koperasi yang telah menyerahkan laporan hasil RAT nya,” ungkapnya.
Mengenai data tersebut menurutnya bisa saja belum tepat, karena ada koperasi yang telah melaksanakan RAT namun tidak melaporkan hasilnya.
“Ada koperasi yang tidak berkoordinasi dengan kami, ada koperasi yang tidak juga melaksanakan RAT karena terkendala anggaran,” katanya.
Padahal, menurutnya, koperasi bisa melaksanakan RAT secara sederhana, dan pihaknya pun hanya membutuhkan laporannya saja.
“Biasanya saling menunggu, dan RAT ini juga pelaksanaanya sederhana saja, yang penting memenuhi ketentuan pada rapat itu,” tuturnya.
Terkait polemik KSP Serambi Dana ini, lanjut Andang, pihaknya terus berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya.
Selain itu, pihaknya juga masih menunggu hasil pelaporan yang DKUKMP Ciamis sampaikan ke kementerian.
Upaya preventif pun terus DKUKMP lakukan untuk mengoptimalisasi koperasi yang lain agar mencapai predikat koperasi sehat.
“Menyikapi polemik serupa ataupun koperasi yang tidak maksimal, kami perlu menyampaikan surat atau rekomedasi untuk mendorong koperasi di Ciamis lebih baik lagi,” tandasnya. (Hendri/PasundanNews.com)
