PASUNDANNEWS – Pemerintah akan mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pada rencana kerja tahun 2022 mendatang.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.
Di saat yang sama, percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat perlu terus di lakukan.
Hal tersebut di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (4/5).
“Demand side harus di perbesar, sisi permintan harus di perbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 triliun. Seharusnya itu segera di belanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi,” jelasnya, seperti dikutip dari presidenri.go.id, Rabu (5/5/2021)
Di sisi lain, Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit sehingga para pekerja mulai bekerja. dan
Kemduian dari sisi permintaan domestik harus di tingkatkan. Tetapi semua itu harus di lakukan dengan protokol kesehatan ketat, tanpa tawar-menawar.
Sementara itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah di mulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kepala Negara meminta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.
“Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus di tingatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik,” ucapnya.
Indonesia Mandapatkan Manfaat dari green economy
Lanjut Jokowi, bahwa Indonesia juga harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau (green economy). Sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, Indonesia juga harus bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang dimiliki.
“Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus di mulai. Green economy, green technology, dan green product harus di perkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” tambahnya.
Terkait hal tersebut, pemerintah telah merencanakan untuk membuat green industrial park yang rencananya akan di siapkan di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower.
Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan di salurkan kepada kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia ke depan.
“Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas di laut. Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, menyejahterakan rakyat, dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus di prioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki,” paparnya.
Di penghujung arahannya, Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif. Kenaikan ekonomi juga menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antardaerah, antardesa, dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Negara antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
