BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Pemanfaatan trotoar untuk kepentingan usaha kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban sejumlah bangunan dan lapak yang menggunakan fasilitas umum di kawasan pusat perkotaan Ciamis, Kamis (12/11/2026).
Penertiban tersebut menyasar berbagai bentuk penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya, mulai dari warung makan, lapak pedagang, area parkir hingga tempat usaha bengkel.
Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis, Ega Anggara Al Kautsar, S.H., M.M., mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan untuk aktivitas usaha maupun kepentingan pribadi.
“Salah satu objek yang menjadi perhatian petugas adalah sebuah warung makan yang baru beroperasi sekitar dua hari,” ungkap Ega.
Meski pemiliknya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), kelengkapan perizinan terkait kegiatan perdagangan maupun waralaba masih perlu dipenuhi. Usaha tersebut juga belum mengantongi rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.
Baca Juga : Disnaker-Polres Ciamis Siapkan 1.200 Lowongan Kerja, Perkuat Pelatihan dan Wirausaha
“Dalam pelaksanaan penertiban, petugas terlebih dahulu meminta pemilik usaha agar membongkar sendiri bangunan yang berdiri di atas trotoar,” katanya.
Namun, pemilik warung sempat menyampaikan keberatan karena merasa pemberitahuan yang diterima terlalu mendadak. Ia juga mengaku mengalami kesulitan untuk segera berkoordinasi dengan pihak Satpol PP.
Proses penanganan di lapangan turut melibatkan unsur pemerintahan wilayah, mulai dari aparatur kelurahan hingga jajaran kecamatan.
Camat dan Sekretaris Kecamatan ikut mendampingi petugas dalam melakukan pendekatan kepada pemilik usaha.
Setelah dilakukan komunikasi, pemilik warung meminta kelonggaran waktu selama satu hingga dua hari untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.
Satpol PP Ciamis masih memberikan kesempatan tersebut sebagai bentuk pendekatan persuasif.
Namun, apabila pemilik usaha tidak memenuhi kewajibannya hingga batas waktu yang diberikan, petugas memastikan akan mengambil tindakan lanjutan berupa penyegelan.
“Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan fasilitas publik tetap dapat digunakan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,” kata Ega. (Pepi Irawan/PasundanNewa.com)
