PasundanNews, Tasikmalaya – Kabid PTKP HMI Cabang Tasikmalaya, Lutfi Abdul Aziz menyoroti pengadaan sarung menjelang Idul Fitri oleh Pemkot Tasikmalaya. Apalagi anggaran sebesar 800 juta hanya untuk 2000 sarung merk Atlas dan 500 merk BHS.
Menurut Lutfi, ada potensi terjadi mark up harga dari pengadaan tersebut. Pasalnya, dengan nilai anggaran 800 juta tersebut bisa mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari yang didapatkan oleh Pemkot.
“Hal tersebut berkaca dari kualitas sarung yang dibagikan tahun kemarin oleh Pemkot,” ujar Lutfi saat ditemui di Sekre HMI Cabang Tasikmalaya, Senin (11/5/2020).
Selain itu, Ia juga menyoroti keterbukaan Pemkot Tasikmalaya dalam menangani covid-19. Menurutnya, Pemkot masih tertutup mengenai realisasi anggaran untuk covid-19 yang bersumber dari APBD.
“Anggaran penanganan covid-19 tersebut sangat besar. Tapi realisasinya terkesan tidak jelas,” kata Lutfi.
Seperti Alat pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan lainnya, lanjut Lutfi, itu yang disampaikan ke publik melaui akun medsos Pemkot baru yang bersumber dari para donator. Sedangkan yang bersumber dari anggaran daerah tidak disampaikan.
“Hal tersebut jelas menunjukan ketidakterbukaan Pemkot khususnya dalam realisasi anggaran kesehatan saat covid-19,” lanjutnya.
Mantan Presma STAI Tasikmalaya tersebut juga mengatakan, saat ini yang baru terlihat realisasinya hanya pengadaan seragam untuk tim gugus tugas.
“Padahal ada yang lebih urgent dari seragam tersebut, seperti pengadaan peralatan kesehatan serta melakukan tes masal covid-19 di Kota Tasikmalaya,” ungkap Lutfi.
Lutfi menekankan supaya Pemkot lebih serius dalam menangani pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya. “Kebijakan yang dihasilkan harus terukur dan terarah sehingga penanganan covid-19 bisa maksimal,” pungkasnya.
