BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Ciamis.
Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI 2025 yang dinilai mengancam nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil.
Koordinator lapangan aksi, Ghani Al Ghifari, menyayangkan disahkannya revisi undang-undang tersebut.
“Revisi UU TNI ini adalah kemunduran bagi demokrasi. Ada banyak pasal yang berpotensi merenggut supremasi sipil dan mengembalikan militer ke ranah yang seharusnya dipegang oleh sipil. Ini bertentangan dengan prinsip reformasi,” tegasnya.
HMI mendesak DPRD Ciamis untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan menandatangani nota kesepahaman yang menolak revisi UU TNI 2025.
HMI pun meminta DPRD secara aktif menyuarakan penolakan terhadap revisi undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat sipil.
Setelah melakukan dialog, tuntutan HMI diterima oleh perwakilan DPRD Ciamis, termasuk beberapa fraksi dari PPP, NasDem, PAN, dan Gerindra Plus, yang turut menandatangani nota kesepahaman.
Namun, beberapa fraksi lainnya belum menandatangani karena tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
“Kami mengapresiasi fraksi-fraksi yang telah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan menandatangani nota kesepahaman,” tuturnya.
Ia melanjutkan, pihaknya menegaskan kepada perwakilan DPRD yang hadir agar mendorong fraksi lainnya untuk ikut menandatangani. Ini bukan hanya perjuangan HMI.
“Ini juga adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ghani Al Ghifari.
Melalui aksi ini, HMI Cabang Ciamis menegaskan akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar.
“Jika tuntutan tidak mendapat tindak lanjut, kami siap untuk melakukan aksi lanjutan,” pungkasnya.
(Hendri/PasundanNews.com)
