Ketua Bidang PPD (Partisipasi Pembangunan Daerah) HMI Ciamis, Atep Nurahman Walidi. Foto/Istimewa

BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Menjelang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2024 menjadi momentum untuk koreksi dan perbaikan segala bidang pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang PPD (Partisipasi Pembangunan Daerah) Atep Nurahman Walidi kepada PasundanNews.com, Rabu (12/6/2024).

“Pilkada sebagai ruang yang tepat untuk momentum memperluas diskursus dan gagasan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, momen Pilkada perlu diisi dengan sebuah proses dan konsolidasi politik yang matang dengan keterbukaan publik, salah satunya partai politik sebagai infrastruktur politik.

Atep mengatakan, mengacu data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis mencapai angka 90,84 ribu jiwa.

“Jika dilihat trend-nya memang dari tahun ke tahun menurun, tetapi dalam penurunnya belum terlihat signifikan,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Atep, angka pengangguran Kabupaten Ciamis masih pada angka 24.923 jiwa.

“Angka menunjukkan bahwa masyarakat tatar galuh Ciamis yang masih belum memiliki pekerjaan pada usia produktifnya,” kata Atep.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi yang dilihat pada data BPS mengalami penurunan pada angka 4,99.

“Paling tidak, trend ini perlu menjadi dasar atensi calon pemimpin kabupaten Ciamis ke depan,” tambah mahasiswa Pascasarjana UNPAD tersebut.

Kemudian lanjut Atep, indeks RLS (Rata-rata Lama Sekolah) penduduk berusia 25 tahun ke atas di Ciamis, Jawa Barat mencapai 8,09 tahun pada 2023.

“Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Ciamis masih rendah, hanya setara dengan tingkat SMP,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan, apakah daerah sudah mampu masuk pada kemajuan, stagnasi atau bahkan kemunduran.

“Hal ini tidak untuk menjadikan perbandingan dengan kabupaten/kota lain. Karena berbicara kinerja pemerintah bukan sekedar pada perlombaan matematis angka,” terangnya.

Melainkan hasil kinerja pemerintah daerah yang secara utuh harus dirasakan oleh warga masyarakat tatar Galuh Ciamis.

“Ukurannya pada catatan-catatan tertentu, salah satunya pada kemampuan pemimpin daerah dalam menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.

PR Pembangunan Daerah Pada Sektor Perekonomian

PR (Pekerjaan Rumah) calon Kepala Daerah di Kabupaten Ciamis, lanjutnya, harus memperhatikan juga persoalana ekonomi.

“Meskipun prestasi banyak ditorehkan oleh Ciamis, tapi harus memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Hal itu perlu menjadi perhatian, tentunya dalam rangka memberikan wujud kesejahteraan kepada masyarakat secara riil.

“Menjelang Pilkada Ciamis nanti bermunculan beberapa bakal calon kepala daerah dirasa minim gagasan. Melainkan lebih kepada memunculkan kekuatan elektoral yang dirasa akan hilangnya substansi demokrasi ide gagasan yang mengakibatkan para pemilih skeptis akan penyajian pilihan yang ada,” paparnya.

Wacana kontestasi ini, lanjut Atep, harus diisi dengan narasi gagasan yang sesuai dengan visi-misi pembangunan berkelanjutan Kabupaten Ciamis.

“Perlu dijadikan catatan untuk warga masyarakat tatar Galuh Ciamis. jangan sampai terjebak pada janji-janji kosong calon kandidat yang tak berdasar pada kewenangan dan kapasitas anggarannya,” ujarnya.

Banyak persoalan daerah yang perlu diselesaikan, janji politik perlu terukur dan bersandar pada permasalahan yang perlu dituntaskan di tengah masyarakat.

Pentingnya ide dan gagasan bergulir pada proses politik agar pilkada ini diharapkan mampu memecahkan segala persoalan sosial yang terjadi.

“Bukan pada proses politik transaksional para elit lokal yang sehingga mengabaikan kepentingan publik,” terangnya.

(Herdi/PasundanNews.com)

Artikulli paraprakPemprov Jabar dukung Identitas Kependudukan Digital, Sekda Herman : Permudah Akses Layanan Publik
Artikulli tjetërDesa Cibeureum Wakili Kota Banjar dalam Lomba Satkamling Tingkat Polda Jabar tahun 2024