BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM– DPR RI mewacanakan peningkatan standar pendidikan bagi calon anggota legislatif (caleg) hingga calon presiden dan wakil presiden.
Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah dibahas, muncul usulan agar seluruh calon pejabat publik wajib berijazah minimal Strata 1 (S1) tanpa penyetaraan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, usai menghadiri sosialisasi pengawasan partisipatif di Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar, Senin (9/11/2026).
Peningkatan kualifikasi akademik ini dinilai penting untuk mendongkrak kualitas kepemimpinan nasional dan daerah serta mencegah munculnya figur instan.
“Tegas saja, saya usulkan di RUU Pemilu pendidikan terakhir caleg minimal berijazah sarjana, tidak ada lagi istilah penyetaraan ijazah,” tandas Agun.
Baca Juga :Agun Gunandjar bersama Bawaslu Ajak Masyarakat Banjar Perkuat Pengawasan Partisipati
Wacana ini mengemuka sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemilu terdahulu guna mempersiapkan Pemilu 2029 yang lebih bermartabat dan berintegritas.
Selain syarat pendidikan, revisi UU Pemilu diarahkan mempertegas sanksi praktik politik uang (money politic).
Agun menyoroti lemahnya penegakan hukum pemilu yang selama ini dinilai berbelit-belit sehingga minim efek jera.
Ia menegaskan, pelanggaran politik uang tidak boleh sebatas diganjar sanksi administratif berupa teguran, melainkan harus berujung pada pembatalan pencalonan.
Baca Juga : Sempat Buron 2 Tahun, Pelaku Curanmor Lintas Daerah Diringkus Polres Ciamis
“Kalau caleg terbukti melakukan money politic, sanksinya jangan hanya teguran. Kalau perlu didiskualifikasi! Bahkan, baik pemberi maupun penerima harus langsung dipidanakan tanpa proses yang berbelit-belit,” tegasnya.
Melalui pengetatan syarat akademik dan sanksi pidana tegas ini, revisi UU Pemilu diharapkan mampu melahirkan wakil rakyat yang berkualitas sekaligus menciptakan iklim demokrasi yang bersih dan berintegritas. (Hermanto.PasundanNews.com)
