BANDUNG – Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat mendeklarasikan Pemilu Damai, kegiatan tersebut dipusatkan di Kios’K Me Café Jl. Tubagus Ismail Raya Nomor 17 Sekeloa, Bandung, Rabu (27/12).
Muhammad Fajar Firdaus selaku Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Jawa Barat menyebutkan HMI merupakan salahsatu organisasi yang resmi terdaftar sebagai pemantau Pemilu yang siap mengawal berjalannya proses Pemilu dengan damai. Sesuai dengan asas Pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Kegiatan Pemilu Damai diawali dengan diskusi dengan tema “Jawa Barat dalam Pusaran Konflik” menghadirkan Zacky Muhammad Zamzam.,S.Psi, M.M.Pd selaku Ketua Bawaslu Kota Bandung, Arlan Siddha, S.IP, M.A sebagai akademisi dan Aris Rindiansyah perwakilan HMI Badko Jawa Barat.
Menurut Zacky, Provinsi Jawa Barat menjadi primadona tersendiri jika dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetapnya (DPT) sehingga menjadi magnet bagi yang berkepentingan untuk memenangkan suara di Jawa Barat.
Menjawab indeks kerawanan pemilu di Jawa Barat, dirinya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama- sama mengawal potensi kebhinekaan. Menurutnya dengan banyaknya jumlah DPT di Jawa Barat besar kemungkinan berpotensi konflik pada pemilu 2019.
“Sebagai contoh hari ini isu yang sangat rentan adalah isu soal agama yang mana sebagian besar penduduk Jawa Barat bisa dibilang taat. Artinya bawaslu mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bersama- sama mengawal setiap tahapan-tahapan pemilu,” kata Zacky di Kios’K Me Café Jl. Tubagus Ismail Raya Nomor 17 Sekeloa, Bandung.
Arlan Siddha selaku akademisi memandang bahwa pusaran konflik pada pemilu di Jawa Barat jika melihat data dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dimiliki bawaslu sekitar 42 persen, artinya kerawanan pemilu di Jawa Barat harus di perhatikan dengan seksama.
”Tidak hanya pada persoalan isu sara kerawanan konflik juga bisa terjadi pada prosedur pemilu hal-hal yang teknis dilapangan. Artinya perlu sinergisitas yang tinggi antara penyelenggara dan peserta pemilu serta masyarakat pemilih dalam meminimalisir konflik dan menciptakan pemilu berintegritas,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satunya dengan sosialisasi regulasi serta pemahaman kepemiluan karena masih banyak caleg dan parpol yang belum faham tentang regulasi. “Jika dibiarkan ini bisa jadi letupan tersendiri dalam pemilu nanti, yang kedua masyarakat pemilih harus bisa menahan diri dari berita hoax yang tersebar dengan muatan politik adu domba dan pihak berwajib harus mengambil tindakan tegas terhadap penyebar hoax. Harapannya agar minimalisir konflik di Jawa Barat menurun,” pungkasnya. [iing]
