PASUNDAN NEWS – Mahasiswa Jabar terdiri dari HMI, GMKI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, PMKRI temui Ketua KPK Firli Bahuri. Mereka meminta KPK segera tuntaskan kasus korupsi dana aspirasi/pokir anggota DPRD Jawa Barat sampai ke akar akarnya.
Hal itu di sampaikan mahasiswa Jabar di gedung DPRD Jawa Barat Rabu 8 Agustus 2021. Pada saat ketua KPK mengunjungi DPRD Jabar.
Ahmad Jundi Khalifatullah selalu Ketua Umum PW KAMMI Jabar mengatakan banyak kasus korupsi di Jawa Barat. Terutama kasus korupsi dana aspirasi anggota DPRD Jabar yang melibatkan banyak anggota DPRD Jabar serta pejabat lainnya.
“Kita harap KPK benar-benar profesional untuk dapat menyelesaikan itu semua sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Andreas Simanjuntak selaku Korwil III PP GMKI mengkhawatirkan kasus ini terjadi kembali. Karena DPRD Jabar tidak mengevaluasi mekanisme alokasi dana pokok pokok pikiran yang pada tahun 2017-2019 terjadi mega skandal korupsi.
“Apalagi sekarang DPRD Jabar sedang membahas RAPBD tahun 2022. Di dalamnya masih terdapat alokasi pokir,” katanya.
Kemudian Khoirul Anam Gumilar sebagai Ketua Umum Badko HMI Jabar mengatakan. Saat ini pihaknya sedang merancang Policy Papper yang akan di sampaikan ke KPK.
“Kita sedang menyusun Policy Papper, melakukan survei dan mengumpulkan data untuk di serahkan ke KPK di Jakarta,” ucapnya.
“Kita juga terus mengawal persidangan kasus ini di Pengadilan Tipikor Bandung yang melibatkan tersangka Ade Barkah (mantan wakil ketua DPRD Jabar) dan Siti Aisyah (mantan amggota DPRD Jabar),” lanjutnya.
“Kami mendengar tadi pagi bahwa ada ketua KPK di kegiatan DPRD Jabar, maka kami langsung mengejar beliau menitipkan, mengawal kasus korupsi di DPRD Jabar ini, perihal alokasi dana pokir,” sambungnya.
Sementara itu, Fernando Malvin Aliong Pawdaag selaku Ketua Umum PMKRI Bandung mengatakan keputusan ini di ambil secara Collective Collegial sehingga banyak yang tersangkut.
“Kami harap kami bisa percaya KPK, tolong mengungkap kasus ini sampai selesai. Apalagi sedang berlangsung sidang kasus tersebut di Pengadilam Tipikor Bandung,” ujarnya.
Kemudian Ravindra yang mewakili Hikmah Budhi menganggap kasus Skandal Mega Korupsi DPRD Jabar ini harus menjadi Role Model bagi KPK dalam menungkap kasus Dana Aspirasi/Pokir diseluruh Indonesia.
“Maka wajib hukumnya bagi KPK untuk menyelesaikan kasus ini sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
(TMJ)
