BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar rapat koordinasi di Aula Setda, Kamis (2/4/2026), dipimpin Bupati Herdiat Sunarya bersama jajaran OPD dan camat.
Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino ekstrem yang diprediksi terjadi April–Oktober 2026 dan berisiko memicu kekeringan panjang.
Bupati juga meminta pengecekan infrastruktur pendukung seperti pompanisasi, termasuk di wilayah Purwadadi, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal saat musim kering.
“Pentingnya pemanfaatan sumber air alternatif, seperti aliran Sungai Ciseel, juga didorong untuk membantu pengairan lahan pertanian melalui sistem penyedotan air,” katanya.
Ia pun meminta seluruh jajaran mengantisipasi dampak dengan menjaga sumber air, mengoptimalkan irigasi, serta memastikan infrastruktur seperti pompanisasi berfungsi.
Di sektor pangan, masyarakat diimbau tidak bergantung pada beras dengan memanfaatkan sumber karbohidrat lain serta menyiapkan cadangan hasil panen.
“Risiko kebakaran saat musim kemarau juga menjadi perhatian, sehingga kesiapan lintas sektor diminta ditingkatkan,” kata Bupati Ciamis.
Selain itu, Bupati menyoroti dampak global terhadap kenaikan harga energi dan bahan pokok.
Baca Juga :Ikuti Pemeriksaan LKPD 2025, Pemkab Ciamis Tegaskan Kesiapan dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
“Penting juga penerapan efisiensi energi di lingkungan pemerintah, termasuk opsi pengaturan pola kerja yang lebih fleksibel seperti kombinasi WFH dan WFO,” ungkapnya.
ASN pun diimbau mulai mengurangi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar minyak dan beralih ke moda transportasi yang lebih hemat, seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, atau sepeda, terutama bagi yang memiliki jarak tempuh dekat.
“Kemudian, pengendalian belanja daerah, khususnya belanja operasional seperti listrik, air, dan telekomunikasi, tanpa mengurangi kualitas layanan publik,” kata Herdiat.
Ia juga mengingatkan agar belanja pegawai tetap dijaga sesuai ketentuan, maksimal 30 persen dari APBD.
Menurutnya, penurunan kapasitas APBD dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada meningkatnya proporsi belanja pegawai.
“Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar kesehatan fiskal daerah tetap terjaga,” tuturnya.
Ia mendorong efisiensi energi, pengaturan pola kerja fleksibel, serta pengendalian belanja daerah agar tetap menjaga kualitas layanan publik.
Selain itu, sejumlah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, dan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian yang harus disinergikan dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Kami meminta seluruh camat segera menyampaikan hasil rapat kepada jajaran di tingkat desa hingga masyarakat agar langkah-langkah antisipatif dapat segera dilaksanakan secara menyeluruh,” pungkasnya. (Herdi/PasundanNews.com)
