BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM –Pemkab Ciamis terus memperkuat sistem perlindungan sosial dengan membenahi pendataan penerima bantuan, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan pendampingan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Ihsan Rasyad, mengatakan bahwa ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Penguatan perlindungan sosial tidak hanya sebatas menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan data penerima selalu diperbarui. Dengan data yang akurat, program bantuan dan pelayanan sosial bisa lebih tepat sasaran sesuai kondisi masyarakat,” ujar Ihsan, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilakukan melalui mekanisme pengusulan dalam Musyawarah Desa atau Kelurahan, penginputan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), serta verifikasi oleh pendamping sosial.
Langkah tersebut diperlukan agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercermin dalam basis data kesejahteraan sosial.
“Peran pemerintah desa dan kelurahan sangat penting karena mereka mengetahui langsung kondisi warganya. Melalui proses pengusulan dan verifikasi, kami berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan pelayanan,” katanya.
Selain pembenahan data, Dinas Sosial juga meningkatkan kualitas pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Upaya ini dilakukan melalui evaluasi, verifikasi, pembaruan data, serta percepatan asesmen untuk mengetahui perkembangan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Penguatan kapasitas keluarga turut dilakukan melalui kegiatan Family Development Session (FDS) Dynamic Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
Pada Juli 2026, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Cipaku bersamaan dengan sosialisasi digitalisasi bantuan sosial melalui portal PERLINSOS.
Ihsan menjelaskan, pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman keluarga penerima manfaat mengenai program bantuan sosial sekaligus mendorong kemandirian mereka.
“Kami ingin bantuan sosial tidak hanya menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Melalui pendampingan dan edukasi, penerima manfaat juga diharapkan memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonominya,” ungkapnya.
Perhatian Dinas Sosial juga diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan tinggi.
Sepanjang 2026, bantuan diberikan kepada sejumlah warga yang membutuhkan penanganan khusus, di antaranya lansia tunggal di Desa Cijeungjing serta masyarakat yang menghadapi persoalan kesehatan dan kondisi sosial tertentu.
Menurut Ihsan, pelayanan sosial harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat agar intervensi yang diberikan benar-benar memberikan manfaat.
“Setiap warga memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, penanganan sosial harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, baik bagi lansia, penyandang disabilitas, anak-anak maupun masyarakat yang terdampak kondisi sosial dan bencana,” jelasnya.
Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis mengidentifikasi 26 jenis PPKS dengan cakupan pelayanan meliputi bantuan penyandang disabilitas, pendampingan anak, rehabilitasi sosial, bantuan rumah hingga penanganan korban bencana.
Untuk memperluas akses informasi, portal pelayanan sosial juga menyediakan 93 jenis materi layanan publik yang dapat menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai berbagai pelayanan sosial.
“Upaya penguatan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada 2024 tercatat sebesar 7,39 persen, turun dari 7,42 persen pada 2023,” paparnya.
Sementara itu, estimasi Satgas Kemenko PMK yang tercantum dalam RPJMD menunjukkan jumlah penduduk miskin ekstrem turun dari sekitar 17.900 jiwa menjadi 1.320 jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem juga menurun dari 1,47 persen menjadi 0,11 persen pada 2023.
Dalam RPJMD Kabupaten Ciamis 2025–2029, strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pengurangan kantong kemiskinan, penurunan beban pengeluaran masyarakat, serta peningkatan pendapatan penduduk.
Ihsan menambahkan, keberhasilan perlindungan sosial membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, pendamping sosial hingga masyarakat.
“Kami terus berupaya memperbaiki kualitas pendataan, meningkatkan pelayanan, dan memperluas pendampingan. Harapannya, masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan perlindungan secara tepat dan tidak ada kelompok rentan yang terabaikan,” pungkasnya.(Herdi/PasundanNews.com)



















































