BERITA NASIONAL, PASUNDANNEWS.COM – Presiden Joko Widodo sesalkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.
Hal tersebut disampaikan pada kegiatan bertajuk “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia”. Acara ini juga dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 22-24 Maret 2022, di Bali. Acara ini juga menggelar Business Matching belanja produk dalam negeri, dengan hasil mencapai Rp85 triliun.
Melansir laman Antara, Jum’at (25/3), Jokowi bahkan mengancam akan menyebutkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah jika impor masih dilakukan.
Produk-produk impor tersebut antara lain “Closed Circuit Television” (CCTV), alat kesehatan, kemudian seragam, sepatu, hingga onderdil untuk traktor pertanian.
“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Lalu seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar,” papar Jokowi.
Menurutnya, kementerian sering mengupayakan opsi barang impor masuk e-katalog, sementara produk dalam negeri jarang diupayakan.
E-Katalog yang dimaksud Jokowi adalah aplikasi belanja online. Platform itu disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
E-katalog tersebut dikhususkan untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Kendati begitu, Jokowi ancam akan umumkan ke publik terkait lembaga mana saja yang masih melakukan impor.
“Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya,” tegasnya.
Presiden Jokowi Tegaskan Agar Beli Buatan Dalam Negeri
Jokowi, saat menyampaikan sambutannya, mengungkapkan masih banyak produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang impor.
Berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda dan BUMN. Malah lebih memilih produk-produk impor.
“Kita ini produksi di mana-mana. Jangan di terus-teruskan impor itu, seperti alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit. Padahal banyak produksi saya lihat seperti di Yogya, Bekasi, Tangerang itu ada, tapi beli impor,” ungkapnya.
Presiden Jokowi Jengkel dengan Kebiasaan Impor Barang
Presiden Jokowi mengaku jengkel dengan kebiasaan impor tersebut. Bahkan ia menilai kinerja kementerian kurang detail dan serius dalam mengembangkan ekonomi dalam negeri.
“Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel? Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor. Tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat,” tegas Jokowi.
“Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat seperti itu. Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih?,” tuturnya.
Di sisi lain, Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp 526 triliun, APBD sebesar Rp 535 triliun, BUMN senilai Rp 420 triliun. Kemudian sebanyak Rp 400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.
“Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei. Yang Rp 400 triliun itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun. Ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian,” ungkapnya.
Pembelian Kursi dan Laptop Impor Menjadi Bahan Kritik Presiden Jokowi
Termasuk pembelian kursi dan laptop untuk kebutuhan pendidikan menjadi bahan kritik Jokowi. Menurutnya, keputusan impor ini sudah tidak perlu dilakukan lagi.
“Mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya, sudahlah jangan diteruskan. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan?,” paparnya.
Kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan (pertumbuhan ekonomi), tambah Jokowi, sehingga pihaknya minta dan tidak ditawar-tawar lagi terkait urusan Rp 400 triliun di bulan Mei.
“Dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya,” tambah Jokowi.
Pemberdayaan UMKM Agar Masuk E-katalog
Ia pun memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM. Ini dilakukan agar ekonomi kerakyatan bisa menjadi penyuplai utama barang di E-Katalog.
“Lompatannya harus begitu. Kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke E-Katalog. Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan?,” jelasnya.
Jokowi menandaskan persyaratan administrasi perlu dipermudah. Sehingga bisa masuk ke E-Katalog. Harapannya ke depan UMKM bisa berdaya.
“UMKM kita tersenyum semua, berdaya. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor. Itu bagaimana toh? Geregetan saya,” tegas Presiden.
Sebelumnya, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri capai angka signifikan.
Angka tersebut senilai Rp 400 triliun. Jokowi menuturkan angka ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 – 1,71 persen.
Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021. Maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 – 5,4 persen. (Herdi/PasundanNews.com)
