PASUNDAN NEWS – Badan Koordinasi (Badko) HMI merupakan struktur organisasi HMI di tingkat provinsi yang bertugas menaungi HMI tingkat cabang yang ada di wilayahnya.
Terlebih secara konstitusi (AD/ART) HMI, Badko merupakan badan pembantu atau kepanjang-tanganan PB HMI dalam menjalankan program kerja organisasi di wilayah provinsi sekaligus juga bertugas mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan PB HMI kepada seluruh cabang.
Sebagaimana diketahui, saat ini HMI Badko Jawa Barat akan melaksanakan musda (Musyawarah Daerah) ke XXVI yang rencananya di gelar pada tanggal 10-13 Nopember 1021.
Forum musda ini merupakan forum untuk merumuskan dan menetapkan seluruh program kerja organisasi di wilayah provinsi serta mengusulkan nama2 untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum Badko HMI oleh PB HMI demi keberlangsungan gerak organisasi.
Namun dalam perjalananya, proses pelaksanaan musda yang ke-XXVI terjadi polemik dengan adanya ketetapan di rapat harian PB HMI yang mengcaretaker beberapa Badko.
Terrmasuk di dalamnya HMI Badko Jawa Barat, sehingga sampai saat ini belum ada kejelasan tentang status pelaksaan Musda tersebut.
Beberapa pekan yang lalu Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meng caretaker kepengurusan HMI Badko Jawa Barat dengan alasan sudah habis masa kepengurusan sesuai dengan Pasal 23, 24 Aanggaran Rumah Tangga (ART) HMI serta surat intruksi PB HMI yang isinya mengharuskan Badko menyelesaikan Musda pertanggal 30 september 2021 yang tidak di laksanakan oleh HMI Badko Jawa Barat.
Tapi faktanya, meskipun sudah ada ketetapan caretaker di rapat harian PB HMI, kepengurusan HMI Badko Jawa Barat tetap melaksanakan musda karena menganggap caretaker yang ditetapkan oleh PB HMI tidak jelas, terlebih sampai saat ini memang SK caratakernya belum juga terbit.
Ketua Umum HMI Cabang Cianjur Edwin Nursalan angkat suara, ia menyikapi pelaksanaan Musda HMI Badko Jawa Barat tersebut
Edwin menuntut Khoirul Anam sebagai Ketua Umum HMI Badko Jawa Barat Periode 2018-2020 menyelesaikan persoalan Cabang yang masih bermasalah dalam hal Ini dualisme Cabang yang ada di Wilayah Jawa Barat termasuk cianjur dan Jatinangor.
“Harus segera di selesaikan sebelum pelaksanaan Musda yang akan datang karena HMI Badko Jabar kedepan harus visioner melakukan hal-hal perbaikan yang dapat mewujudkan HMI Badko Jawa Barat Lebih beritegritas dapat dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.
“Karena sejatinya HMI Harus berada dan dirasakan Oleh masyarakat bukan lagi menyelesaikan persoalan internal HMI baik ditataran Pengurus Badko ataupun pengurus Cabang-Cabang yang ada di daerah atau kabupaten,” sambungnya
Kedua, Edwin berharap PB HMI harus segera turun tangan menangani persoalan HMI Badko Jawa Barat yang dalam hal Ini belum bisa menjadi solusi dari tugas Badko, menjadi kepanjangan tangan PB HMI untuk Cabang-cabang di daerah.
“Semoga dengan sikap HMI Cabang Cianjur ini menjadi bagian solusi untuk HMI Badko Jawa Barat edepan dan lebih dipercaya oleh kader-kader dan masyarakat di wilayah Jawa Barat kedepan dan seterusnya,” tegasnya.