Pasundannews – Masyarakat kota Bandung yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bandung melaksanakan aksi unjuk rasa menuntut PPKM Darurat di hentikan. Tak hanya PPKM mereka juga menuntut Walikota Bandung turunkan dari jabatannya.
Aksi yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Rabu (21/7/2021) terlihat ramai di hadiri tidak hanya kalangan mahasiswa. Akan tetapi pedagang pasar sampai ojek online.
Sebelumnya PPKM darurat yang berakhir tanggal 20 juli telah resmi di perpanjang sampai tanggal 25 juli 2021 mendatang. Hal itu langsung di sampaikan langsung Presiden Jokowi selasa (20/7/2021).
Dalam orasinya Koordinator aksi Angga menyebut bahwa PPKM Darurat harus segera di hentikan. Karena di nilai memperburuk keadaan masyarakat.
“Kita hadir di sini bersama pedagang, ojel online dan pihak-pihaknya yang merasa di rugikan. Untuk itu PPKM ini bukan solusi, masayarakat butuh makan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” katanya Angga Koordinator Forum Masyarakat Bandung.
Belum lagi lanjut Angga, Walikota Bandung tidak memberikan solusi apapun kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya dan para pedagang tidak hanya ingin menghentikan PPKM Darurat. Akan tetapi meminta Walikota Bandung turun dari jabatannya.
“Walikota Bandung kemana, kok engga ada suaranya. Kebijakan apa yang sudah di perbuat. Pro ke rakyat kecil atau tidak,” katanya.
Sementara itu adanya PPKM Darurat di Jawa-Bali membuat masyarakat khususnya pedagang non esensial harus menerima kenyataan lantaran harus menutup tempat mereka untuk berjualan.
Salah satu pedagang Devi (46) mengatakan bahwa adanya PPKM Darurat membuat dirinya tidak bisa lagi berdagang.
“Kalau tidak ada PPKM kita masih bisa jualan. Sekarang ada PPKM kita di larang jualan, mau makan pakai apa,” kata Devi penjual Sosis di Taman Lansia.
Galih (36), sopir ojek online menyatakan bahwa dirinya ikut dalam unjuk rasa tersebut karena menilai kebijakan PPKM Darurat sangat merugikan pihaknya.
“Biasanya kita sebelumnya PPKM penghasilan bisa Rp 100 ribu sehari. Sekarang adanya PPKM cuma Rp 30 ribu bahkan lebih kecil dari itu” jelas Galih.
Untuk itu Galih dan teman-temannya sesama ojek online berharap ada kebijakan lain selain PPKM Darurat.
