BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Kondisi keuangan Kota Banjar kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah rencana rasionalisasi anggaran dan merger Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kota dinilai belum menyentuh akar persoalan utama, ketergantungan fiskal yang akut dan dominasi belanja pegawai yang membebani APBD.
Aktivis Pemerhati Sosial dan Pemerintahan, Irwan Herwanto, S.IP, mengungkapkan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat rapuh. Ia menyebutkan, porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar baru berada di kisaran 17–22 persen, sementara dana transfer dari pusat mendominasi hingga 74–83 persen. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya kemandirian fiskal.
Lebih jauh, Irwan menyoroti tingginya belanja pegawai yang kini mencapai sekitar 63 persen dari APBD per Maret 2026. Angka tersebut jauh melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional. Dampaknya, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas.
Baca Juga :Dua Hari Pencarian, Sopir Towing Hanyut di Sungai Citanduy Berhasil Ditemukan
“Belanja modal yang minim mengharuskan kita mencari strategi alternatif di luar APBD. Kita tidak bisa terus mengandalkan anggaran rutin jika ingin melakukan akselerasi infrastruktur,” tegas Irwan, Kamis (2/4/2026).
Sebagai solusi konkret, Irwan mendorong Pemkot Banjar untuk mulai menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD secara langsung, dengan melibatkan investor swasta dalam sektor-sektor strategis seperti transportasi, pergudangan, dan layanan kesehatan.
Selain itu, ia juga menyoroti besarnya potensi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan total nilai aset mencapai lebih dari Rp 1,4 triliun, Irwan menilai Pemkot Banjar memiliki peluang besar untuk menciptakan sumber pendapatan baru jika aset-aset idle (menganggur) tersebut dikelola secara profesional dan berbasis bisnis.
Tidak hanya itu, Irwan menekankan pentingnya kesiapan proyek yang akan ditawarkan kepada investor. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah harus mulai menyusun dokumen Pre-Feasibility Study (Pre-FS) serta menghitung aspek kelayakan finansial seperti nilai investasi dan tingkat pengembalian modal (IRR) agar proyek benar-benar menarik dan siap ditawarkan (Investment Project Ready to Offer/IPRO).
“Anggaran yang dihemat harus dikonversi menjadi program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti irigasi pertanian, PJU, dan jalan konektivitas pariwisata. Inilah makna sebenarnya dari prinsip Money Follows Program,” kata Irwan.
Dengan kondisi fiskal yang semakin tertekan, kritik ini menjadi peringatan keras bagi Pemkot Banjar agar tidak sekedar memangkas anggaran, tetapi juga berani melakukan transformasi dalam strategi pembiayaan.
“Tanpa langkah progresif, Banjar akan beresiko terus terjebak dalam lingkaran belanja rutin tanpa arah pembangunan yang signifikan,” pungkasnya. (Hermanto/PasundanNews.com)
