PASUNDANNEWS, BANDUNG – Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), sukses menyelenggarakan Web-Seminar (Webinar) dengan mengangkat tema “KBB Dalam Perspektif Percepatan Pembangunan, Sabtu (20/6/2020) malam. Bertindak sebagai Keynote Speaker, anggota DPR RI TB Ace Hasan Sadzily dan juga menampilkan narasumber Ketua DPRD KBB Rismanto, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD KBB/ Anggota Komisi 4 DPRD KBB Iwan Setiawan, Ketua KPU KBB Adie Saputro, Ketua PWI KBB Heni Suhaeni dan praktisi usaha Usman Kartika dengan host Saepul Uyun dan Moderator Iman Nuryadin.
Koordinator acara Webinar KAHMI KBB Iman Nuryadin mengatakan, webinar ini merupakan agenda silaturahmi dan diskusi anggota MD KAHMI KBB. Materi yang dibahas bertepatan dengan momentum Hari Jadi KBB ke -13.
Dalam sambutannya, Presidium MD KAHMI KBB Iwan Hd mengatakan kegiatan webinar di hari jadi KBB ke -13 diharapkan tidak hanya sekedar bersilaturahmi, tapi dapat memberikan pencerahan, informasi dan dapat merefleksikan diri untuk kemajuan Bandung Barat ke depan. Ia pun mempertanyakan sudah sejauh mana Kabupaten Bandung Barat di tahun ke-13 dapat mewujudkan cita-cita pemekaran, yaitu kesejahteraan.
TB Ace Hasan Sadzily (Keynote Speaker-Anggota DPR RI):
Untuk mencapai cita-cita pemekaran, perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan SDM yang berkualitas mengelola potensi daerah seperti pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi akan berhasil termasuk akan meningkatnya kemampuan untuk bersaing. Kunci mempercepat pembangunan daerah adalah meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator-indikator rujukan seperti angka harapan hidup, pendapatan perkapita, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Masyarakat perlu didorong oleh pemerintah agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dan dapat mengakses pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dll.
Rismanto (Ketua DPRD KBB):
Pembangunan Bandung Barat sejak awal pemekaran sampai saat ini mengalami trend yang meningkat walaupun tidakndapat dipungkiri bahwa kenaikan itu tidak semuanya signifikan. Upaya percepatan pembangunan tidak cukup oleh KBB saja, tidak hanya sektor lokan tapi lintas sektor bahkan listas struktural mulai dari pemerintahan pusat, provinsi dan daerah.
Kekuatan yang bisa mendorong percepatan pembangunan daerah salah satu kuncinya adalah anggaran. Ini yang kemudian akan mampu mewujudkan visi misi pemerintah yaitu Bandung Barat yang akur dengan arah percepatan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sektor argoindustri, argowisata dan sektor-sektor lainnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berusaha melakukan kolaborasi untuk menopang kebutuhan eksekutif untuk pencapaian pembangunan dalam fungsi legislasinya sehingga perda-perda yang dihasilkan in line (sejalur) dengan upaya-upaya percepatan pembangunan.
Adie Saputro (Ketua KPU KBB):
Masalah masih rendahnya IPM di KBB, nampaknya perlu ada beberapa penambahan perguruan tinggi, dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan diharapkan kedepannya memudahkan para penyelengara untuk merekrut SDM yang unggul. Karena tingginya partisipasi publik dalam pemilu akan selaras dengan tingginya IPM.
Heni Suhaeni (Ketua PWI KBB)
Peran media dalam menyeimbangi percepatan pembangunan masih memiliki banyak tatangan disebabkan akses informasi yang masih minim terutama di pemerintahan. Padahal keterbukaan informasi susah diatur oleh UUD no 14 tahun 2018 dan perlindungan untuk wartawan ada pada UUD Pers no 40 tahun 1999 di pasal 4 bahwasannya media dimudahkan akses informasinya.
Usman Kartika (Praktisi Usaha):
Sebagai praktisi usaha ia menyampaikan bahwa masyarakat punya peranan masing-masing untuk mencapai kesejahteraannya, potensi-potensi yang dimiliki masyarakat perlu diwadahi dan didorong oleh berbagai pihak demi terwujudnya KBB Sehat KBB Kuat.
Iwan Setiawan (Ketua Fraksi Partai Demokrat/Anggota DPRD KBB):
Rujukan dasar arah pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan dari visi misi kepala daerah. Banyak sektor yang menjadi garis besar RPJMD 2018-2013 Kabupaten Bandung Barat dengan Visi AKUR, yaitu ekonomi, optimalisasi SDA, kualitas SDM, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, jalan dan jembatan, kemiskinan dan lainnya harus bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Iwan Hd diakhir acara juga menjelaskan, hasil diskusi ini akan akan diproyeksikan menjadi rumusan pemetaan masalah. Melalui diskusi tersebut, KAHMI bisa mengetahui dengan tepat tentang peran yang bisa diambil dalam mendorong percepatan pembangunan di KBB. (Pasundannews / Admin)
