Jawa Barat Masuk Jajaran Provinsi Terbaik Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 2025. Foto/Istimewa

BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih penghargaan sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah terbaik tahun 2025.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat.

Penilaian didasarkan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025.

Erwan menyambut capaian tersebut dengan apresiasi dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

Baca Juga :Dedi Mulyadi Tanggapi Kritik Bobotoh dengan Terbuka, Tekankan Transparansi dan Dukungan untuk Persib

“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu bagi seluruh jajaran di Jawa Barat untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam ajang tersebut, Jawa Barat tidak sendiri. Empat provinsi lain yang juga meraih predikat serupa yakni DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Selain tingkat provinsi, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota turut mendapatkan penghargaan dalam momentum yang sama.

Lebih lanjut, Erwan menilai peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi di daerah, khususnya dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi otonomi daerah.

“Perlunya perbaikan dalam integrasi perencanaan dan penganggaran, serta mendorong birokrasi agar lebih berorientasi pada hasil,” katanya.

Selain itu, ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat dinilai masih cukup tinggi.

Tantangan lain yang juga menjadi perhatian adalah kurangnya sinergi antar daerah serta ketimpangan akses layanan dasar, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.

“Kami berharap, melalui penghargaan ini pemerintah daerah semakin terpacu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Herdi/PasundanNews.com)