BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – Menghadapi berkurangnya dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat pada tahun 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan pengetatan anggaran di berbagai pos belanja yang dianggap tidak mendesak.
Meski demikian, ia memastikan belanja publik tetap aman dan tidak akan dipangkas. Yang dikurangi justru anggaran belanja yang bersifat sekunder, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta biaya operasional rutin.
“Tadi disepakati semua melakukan kinerja efektif, mengefektifkan seluruh belanja. Kalau kemarin pinggangnya dikencengin, mungkin hari ini lehernya,” ujar Dedi usai Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga :Dandim 0613 Soroti Dugaan Dapur Fiktif MBG, Minta BGN Lakukan Evaluasi di Ciamis
Hasil rakor menyepakati pengurangan belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, makan dan minum, hingga transportasi.
Langkah ini juga mencakup pengendalian pemakaian listrik, air, hingga internet di lingkungan pemerintahan.
“Ini solusi supaya kita tetap bisa berlari kencang mewujudkan Jabar Istimewa. Yang hilang hanya snack, makan siang, atau perjalanan dinas. Tapi kinerja tetap berjalan,” jelasnya.
Selain itu, penggunaan perangkat kerja akan lebih diawasi agar efisiensi berjalan optimal.
Sementara mekanisme work from home (WFH) tetap diberlakukan sesuai aturan yang ada.
(Herdi/PasundanNews.com)
