BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Belakangan ini isu kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tengah mencuat di sejumlah daerah.
Bahkan hingga di atas 250 persen seperti di Pati, Kota Cirebon, Semarang, Jombang, dan Bone. Namun Kabupaten Ciamis mengambil langkah berbeda.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ciamis, Dr. Aef Saefuloh menegaskan bahwa Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya memahami betul kondisi ekonomi masyarakat, sehingga memutuskan untuk tidak menaikkan PBB-P2.
Baca Juga : Bupati Ciamis Tegaskan Komitmen Tingkatkan PAD dan Pelayanan Publik di Perubahan APBD 2025
“Seperti yang disampaikan Pak Bupati, tujuan kita memang meningkatkan pendapatan daerah (PAD), tetapi tidak dengan membebani masyarakat,” ujar Aef, pada Kamis (14/8/2025).
Aef menjelaskan, strategi peningkatan PAD dilakukan melalui langkah-langkah non-ekstrem, seperti mempermudah iklim investasi dan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, khususnya pertanian.
Menurutnya, jika kesejahteraan warga sudah meningkat, penyesuaian tarif pajak di masa depan bisa dilakukan secara bertahap dan melalui konsultasi publik.
Baca Juga : Kabupaten Ciamis Raih Predikat ‘Sangat Baik’ dalam Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Tahun 2024
Secara teknis, lanjut Aef, kajian nilai jual objek pajak (NJOP) memang menunjukkan potensi kenaikan, mengingat infrastruktur seperti jalan yang telah dihotmix hingga pelosok serta peningkatan penerangan umum.
Namun, kebijakan tetap diambil dengan hati-hati. Terakhir kali Ciamis menyesuaikan NJOP pada 2016, itu pun hanya di jalur nasional Cihaurbeuti–Banjarsari dan dengan skala terbatas.
Hingga 14 Agustus 2025, realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai 67,11 persen dari target Rp25,8 miliar sebelum perubahan, sementara target PAD murni ditetapkan Rp366 miliar.
“Kemandirian fiskal memang cita-cita kita, tapi harus dicapai tanpa membuat masyarakat terbebani,” tegas Aef.
(Pepi Irawan/PasundanNews.com)
