BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Dalam mendukung kesuksesan pemilu serentak tahun 2024, Pj Walikota Banjar kumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Pemerintah Kota Banjar, Kamis, (7/12/2023).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kota Banjar ini, dilaksanakan di Aula Setda Kota Banjar, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjar, Dedi Suryadi, dengan tegas menggarisbawahi potensi risiko ketidaknetralan selama masa kampanye pemilu.
Ia memberikan peringatan serius kepada semua pihak khususnya ASN untuk tetap berhati-hati, menekankan pentingnya menjaga netralitas dan tidak melibatkan diri dalam dukungan terbuka terhadap calon peserta pemilu.
“Memasuki masa kampanye pemilu, kepada ASN untuk berhati-hati karena berpotensi risiko ketidaknetralan. Untuk itu, menjaga integritas selama proses kampanye adalah tanggung jawab bersama demi terwujudnya pemilihan yang adil dan demokratis,” ucapnya.
Dedi Suryadi juga menekankan bahwa keterlibatan pihak-pihak tertentu yang terlalu terbuka dalam mendukung calon dapat mengancam proses demokrasi yang seharusnya bersifat inklusif.
Melalui sambutannya, ia mengajak semua elemen masyarakat dan pihak terkait untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif, dimana netralitas dan keadilan dapat menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemilu.
Narasumber dalam kegiatan ini, Dandim 0613/Ciamis, Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi, menekankan prinsip-prinsip bahwa ASN harus tetap netral dan tidak boleh berpihak pada salah satu calon atau peserta pemilu.
Larangan pun diberlakukan bagi ASN untuk terlibat dalam kampanye politik, dengan ancaman tindakan tegas jika melanggar aturan tersebut.
“Kepada masyarakat, jika ada anggota TNI tidak netral, jangan takut, silahkan laporkan dan kami akan proses serta tindak tegas,” ujar Dandim.
Pj Walikota Banjar, Ida Wahida Hidayati, menyampaikan pesan kepada ASN untuk selalu menjaga netralitas, menjalankan tugas secara profesional, dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat mengganggu proses pemilu.
Dalam konteks ini, Ida Wahida Hidayati menegaskan bahwa jika terdapat temuan ASN yang tidak netral, Bawaslu diharapkan untuk bertindak tegas terhadap mereka.
“Jika terbukti ada temuan ASN tidak netral, silahkan Bawaslu untuk tindak tegas ASN tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, data menunjukkan bahwa terdapat sepuluh provinsi di Indonesia di mana ASN-nya terindikasi tidak netral.
Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ketujuh dalam daftar ketidaknetralan, sementara provinsi Maluku Utara menjadi yang tertinggi.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Forkopimda, seluruh kepala OPD lingkup Pemkot Banjar, serta perwakilan ASN dan Non ASN dari berbagai desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan BPD.
Dengan kerjasama lintas sektor ini, diharapkan netralitas dalam pemilu 2024 dapat terjaga dengan baik di Kota Banjar dan sekitarnya. (Hermanto/PasundanNews.com)
