BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Diskusi Terbatas yang diinisiasi Tim 4 di Pendopo Kota Banjar pada Sabtu (31/1/2026) sore menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Prof. Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag., CIFA, Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung bidang Hukum Ekonomi Islam, yang membahas strategi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan Kota Banjar.
Acara ini dihadiri Walikota, Wakil Walikota, Sekda, seluruh pejabat eselon II, para kepala bagian, camat, Direktur RSUD, Direktur RS Asih Husada, HIPMI, dan Kadin, serta lainnya. Namun, absennya unsur legislatif dalam forum tersebut memunculkan tanda tanya dan kritik dari sejumlah tokoh masyarakat.
Salah satunya dari tokoh masyarakat sekaligus mantan anggota DPRD Kota Banjar, Budi Sutrisno. Ia menilai diskusi yang membahas masa depan daerah seharusnya melibatkan legislatif dan para tokoh berpengalaman.
“Legislatif itu tahu persis kondisi daerah. Kalau tidak diundang, kesannya seperti tidak diakui. Padahal pembangunan Banjar ini tanggung jawab bersama,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).
Budi juga menyoroti kondisi UMKM di Kota Banjar yang dinilai stagnan meski jumlahnya mencapai sekitar 28 ribu unit dan telah mendapat dukungan anggaran besar dari pemerintah daerah.
Baca Juga :Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga di Langensari Kota Banjar Terbakar
“UMKM jangan hanya menjadikan pemerintah sebagai objek ‘pemanfaatan’. Faktanya sampai hari ini belum terlihat peningkatan signifikan, ini harus dievaluasi secara jujur,” tegasnya.
Selain itu, Budi menyayangkan tidak dilibatkannya tokoh senior Banjar, termasuk Walikota Banjar pertama dua periode, dr. Herman Sutrisno.
“Beliau itu sesepuh dan sangat paham seluk-beluk Banjar. Bukan merendahkan siapa pun, tapi untuk Banjar, sudah sewajarnya berdiskusi dengan orang yang berpengalaman,” katanya.
Sementara itu, Aan Alamsyah selaku moderator Diskusi Terbatas meminta publik tidak salah paham terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum itu memang dirancang sebagai diskusi awal dengan peserta terbatas.
“Ini baru tahap awal dan tadinya hanya akan diikuti sekitar 20 orang. Ke depan tentu akan ada diskusi lanjutan yang lebih luas dan inklusif,” jelas Aan.
Dalam diskusi tersebut turut dibahas prospektus masa depan Kota Banjar, mulai dari konsep Kota Tani, efisiensi kebijakan, hingga posisi ekonomi Banjar di Jawa Barat.
Baca Juga :Barnas Resmi Pimpin PELTI Kota Banjar Periode 2026–2030
Data yang disampaikan menyebutkan pendapatan Kota Banjar tahun 2024 mencapai Rp762,89 miliar, IPM berada di peringkat 12 Jawa Barat, sementara tingkat kepuasan publik menunjukkan angka ketidakpuasan sebesar 50,13 persen.
Sejumlah tantangan dan solusi juga dipaparkan, di antaranya keterbatasan akses dan akomodasi pariwisata, minimnya optimalisasi potensi lokal, serta keterbatasan anggaran daerah.
Solusi yang ditawarkan meliputi penyusunan kajian potensi investasi yang komprehensif, penguatan branding pariwisata Kota Banjar, serta peningkatan koordinasi strategi dan kebijakan lintas sektor.
“Jadi jangan salah paham dulu, nanti ke depannya juga akan digelar kembali diskusi seperti ini dengan melibatkan berbagai pihak untuk kemajuan Kota Banjar,” pungkasnya. (Hermanto/Pasundannews.com)
