BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Iming-iming pekerjaan bergaji jutaan rupiah di luar negeri berujung petaka bagi SW (39), perempuan asal Kota Banjar, Jawa Barat.
Bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Brunei Darussalam, ia diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah gajinya selama empat bulan tak pernah dibayarkan majikan.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, didampingi Kasat Reskrim, Kanit PPA, dan Kasi Propam dalam konferensi pers di Mapolres Banjar, Sabtu (21/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, petaka ini bermula pada Desember 2024 saat korban diberangkatkan ke Brunei dengan janji upah Rp4,5 juta per bulan.
Namun, selama lima bulan bekerja, SW hanya menerima Rp1,8 juta pada bulan pertama setelah dipotong dalih biaya keberangkatan. Memasuki bulan kedua hingga kelima, hak upahnya sama sekali tak diberikan.
Tak tahan atas perlakuan tersebut, SW nekat kabur dari kediaman majikannya dan berlindung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brunei Darussalam.
Dari sana, ia menghubungi adik kandungnya di tanah air untuk menceritakan nasib malang tersebut hingga akhirnya dilaporkan ke Polres Banjar.
Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi meringkus dan menetapkan seorang pria berinisial W (55), warga Kabuiaten Ciamis, sebagai tersangka.
Baca Juga : Adu Kreativitas hingga Fun Games di Situ Mustika, 250 Kader Ramaikan Jambore PKK Kota Banjar 2026
W yang berstatus mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu nekat menyalurkan tenaga kerja secara perorangan tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi.
Dari praktik ilegal tersebut, pelaku meraup keuntungan Rp3 juta hingga Rp4 juta per orang.
Penyidik menemukan fakta bahwa W telah memberangkatkan sekitar 10 pekerja migran ke berbagai negara tujuan, seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
Dalam perkara ini, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dua lembar cetakan foto paspor dan visa atas nama korban, serta enam lembar surat keterangan dan berkas permohonan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
Kapolres Banjar mengingatkan warga agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa prosedur yang jelas.
“Masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri, terutama apabila proses perekrutan dan pemberangkatannya tidak memiliki kejelasan legalitas,” tegas AKBP Didi.
Kepolisian mengimbau calon pekerja migran memastikan seluruh proses penempatan ditempuh melalui jalur resmi dan perusahaan berizin.
Saat ini, penyidik terus mengembangkan kasus untuk melacak potensi korban maupun jaringan pelaku lain, sembari berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna menuntaskan berkas perkara. (Hermanto/PasundanNews.com)



















































