Ganjar Pranowo Sudah Lama Dievaluasi PDIP, Karena Aktif di Sosmed
Ganjar Pranowo Sudah Lama Dievaluasi PDIP, Karena Aktif di Sosmed (Poto: Instagram/@ganjar_pranowo

PASUNDANNEWS – Prihal tidak di undangannya Ganjar Pranowo pada rapat internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lantaran adanya kesalahan yang di lakukan Gubernur Jawa Tengah itu.

Usut punya usut sang Gubernur sudah di evaluasi cukup lama di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal tersebut di jelaskan politikus senior PDIP Effendi Simbolon seperti di lansir dari KompasTv dalam acara sapa Indonesia pagi, Senin (25/5).

Ganjar di sebut Effendi tengah di berikan sanksi karena Ganjar di anggap pernah melakukan kebablasan. Sehingga tidak di undangnya Ganjar adalah konsekuensi.

“Itu konsekuensi karena bergerak di luar garis partai. Kader harus pakem tegak lurus merah putih, dan tegak lurus kepada partai, dan tegak lurus kepada apa yang menjadi arahan ketua umum,” ucapnya.

Effendi menyebut bahwa persoalan tidak di undangnya Ganjar bukan persoalan pribadi antara Puan dan Ganjar. Melainkan adanya persoalan di internal PDIP tentang penegakkan aturan partai.

“Dalam rangkah penegakan aturan partai. tidak ada kaitannya dengan masalah pribadi antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar. Saya rasa Mas Ganjar sudah memahami hal itu,” jelasnya.

Menurut Effendi Ganjar sudah di lama di evaluasi olah Partai PDIP bukan ketika masalah ini saja.

“Mas Ganjar sudah lama di evaluasi partai, itu sudah bertahun-tahun bukan hari ini saja,” Ujarnya.

Sebelumnya polemik yang memanas di kubu PDIP terkait tidak di undangannya Ganjar Pronowo di acara temu kader PDIP se-Jawa Tengah di Semarang pada Sabtu (22/5) lalu.

Kesempatan tersebut Puan sempat menyampaikan sindiran dalam sambutannya. Puan menyebut pemimpin itu sejatinya harus turun ke lapangan bukan di media sosial.”

“Pemimpin itu sejatinya harus ada dan turun ke lapangan, bukan berada di sosmed,” jelasnya.

(Gus)

Artikel telah tayang juga di kompas.tv “Ganjar Pranowo Ternyata Sudah Bertahun-tahun Dievaluasi PDIP, Dianggap Tak Bisa Ditolerir”