PASUNDANNEWS.COM, BANDNUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan bahwa lelang pengadaan baran dan jasa di sektor konstruksi harus mengutakan kualitas bukan harga murah. Ridwan Kamil yakin jika hal ini dilakukan maka kualitas pembangunan di Jawa Barat akan meningkat dan pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perbaikan pada masa mendatang.
“Kultur yang penting menang dulu kualitas gimana harus diubah, yaitu yang menang secara ilmiah dan terbukti kualitasnya paling benar walaupun rangking dia bukan yang termurah,” kata Ridwan Kamil ditemui usai membuka acara rapat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (04/07/2019).
Gubernur yang akrab disapa Emil ini mencontohkan, ada beberapa gedung milik pemerintah yang baru setahun digunakan sudah rusak di sejumlah bagian.
“Ada gedung milik pemerintah baru setahun harus dianggarkan lagi untuk perbaikan atap yang bocor, toilet rusak dan kerusakan lainnya. Kalau rezim paling murah yang menang ini terus berlanjut akan membuat kualitas pembangunan kita jadi buruk dan tetap saja kita harus keluarkan anggaran untuk perbaikan,” ungkapnya.
Selain itu, penyebab lain kualitas pembangunan menjadi buruk adalah banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung tanpa proses lelang. Alih-alih mempercepat pembangunan kenyataannya untuk menghindari agar tidak ada lelang.
“Saya contohkan ada di salah satu kabupaten proyek yang dilelang nilainya hanya Rp80 miliar sementara proyek langsung tanpa lelang Rp200 jutaan tapi sering dan nilainya menjadi Rp400 miliar. Seharusnya kan dibalik, dahulukan yang skala besar dilelang, baru sisanya karena kebutuhan dan kecepatan pengadaan secara langsung tanpa lelang,” jelasnya.
Untuk itu Emil akan mengusulkan kepada Kemendagri agar membatasi nilai yang dilakukan melalui pengadaan langsung tanpa lelang.
“Kalau boleh ada aturan dari Kemendagri yang membatasi nilai dalam pengadaan langsung. Ini urgent kalau boleh saya request karena terjadi di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kualitas infrastrukturnya kurang,” tuturnya.
Dalam kepemimpinannya di Jawa Barat, Emil ingin semua pembangunan berkualitas yang datangnya dari sebuah pengerjaan dan pembelian barang/ jasa dari proses yang baik. Pemdaprov Jabar pun terus berinovasi, mengperbarui teknologi dan regulasi untuk memastikan kualitas pembangunan dan tidak ada celah untuk modus korupsi.
“Kita sudah mendapat dukungan dari LKPP dan KPK untuk memastikan proses pembangunan di Jabar betul-betul berkualitas,” ucapnya.
Salah satu inovasi Pemdaprov Jabar dalam urusan pengadaan barang dan jasa adalah dibentuknya Biro Pengadaan barang/jasa. Ini menjadikannya satu pintu karena tidak tersebar lagi di tiap dinas yang susah untuk diawasi.
“Kedua, kita sudah memperbanyak e-katalog sehingga sudah terjamin prosesnya oleh LKPP yang membuat proses menjadi lebih efektif dan menghindari tindakan korupsi,” ujar Emil.
“Insyaallah Jabar dalam proses pengadaan barang/ jasa akan memastikan kualitas pembangunan jauh lebih baik dan transparan,” lanjunya.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Ronny Dwi Susanto mengungkapkan, sejak KPK berdiri,tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tertinggi kedua yaitu 20 persen. Tertinggi pertama adalah suap. Menurutnya, praktek suap tersebut juga terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Malah yang disuap ini mengenai PBJ (pengadaan barang dan jasa) karena dalam proses PBJ tidak hanya setelah DPA SKPD-nya ditetapkan tapi dari mulai proses identifikasi barang sampai nanti penyerahan hasilnya. Tetapi kita sudah evaluasi dalam PBJ ini dan sekarang sudah lebih baik,” ungkap Ronny.
