PASUNDANNEWS.COM, CIANJUR – Tahun 2019 IPM Cianjur masih berada dalam posisi terendah dari 27 kabupaten/kota. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Mirza Agam Gumay pun angkat bicara, dan menilai perlu adanya berbagai terobosan untuk mendongkrak IPM Cianjur.
“Baik untuk taraf pendidikan, kesehatan, dan perekonomian Cianjur masih rendah, karena IPM Cianjur terbawah di Jabar. Ini tentunya patut disoroti dan saya sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra berupaya untuk meningkatkan IPM Cianjur,” ujarnya saat ditemui di Aula Desa Ciherang Kecamatan Pacet usai menggelar reses 1 tahun 2019, Jumat (13/12/2019).
Agam mengakui, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, saat ini pemerintah harus berupaya untuk menentaskan masalah kesempatan kerja, atau pun menumbuhkan kreativitas mencetak UKM baru. Tentunya ini butuh peran pemerintah sebagai penyelenggara dan pengelola keuangan, untuk mendorong bagaimana ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
“Jika pemerintah selaras dan sejalan dengan legislatif, sebetulnya tidak jadi persoalan. Sehingga program yang telah disepakati demi mendorong IPM bisa tercapai,” jelasnya.
Adapun persoalan lainnya yang harus segera diselesaikan antara pemerintah dan legislatif, yakni wilayah Cianjur yang begitu luas. Dengan kontur wilayah luas, sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang terbatas ini pun menjadi sebuah kendala.
“Makanya kami di Partai Gerindra mendorong sebuah terobosan salah satu adanya pemekaran diharapkan adanya bantuan keuangan dari pusat,” kata Agam.
Saat ini kondisi Cianjur yang masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat bantuan perimbangan pusat kecil, padahal penduduk Jawa Barat itu besar di Indonesia dibanding Jawa Tengah dan Jawa timur.
“Makanya kami akan mendorong pemekaran di enam Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk Cianjur Selatan dan Cipanas segera menyusulnya,” paparnya.
Menurutnya, pemekaran ini merupakan tantangan bagi partai Gerindra. Saat ini Agam mengakui tengah mendorong melalui berbagai kebijakan agar bisa terealisasi program pemekaran.
“Pemerintah Kabupaten Cianjur harus berbicara dengan legislatif untuk menyesuaikan postur APBD naik. Sehingga bisa mendorong peningkatan IPM, jika dinilai kurang bisa mencari anggaran dan program dari Provinsi atau pusat,” jelas Agam.
Saat ini pihak DPRD Provinsi terus konsen di untuk pembangunan di wilayah Cianjur, terlebih saat ini Partai Gerindra punya pimpinan dewan. Kedepan berbagai program pembangunan akan berupaya untuk direalisasikan.
“Kami di Cianjur akan terus mendorong bagaimana bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya inovasi untuk pemberdayaan bagaimana ibu – ibu bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dengan menggalakan berbagai pelatihan dan peningkatan UKM,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cianjur Prasetyo Harsanto.
Pihaknya pun akan membuat regulasi dan diharapkan pemerintah mendukungnya untuk membatasi dan menutup bank emok. Pasalnya ini sangat meresahkan masyarakat.
“Bank emok ini sangat memberatkan dengan bunga, dan kita akan membuatkan melalui Perda,” tambah Prasetya.
Prasetyo berupaya akan mengkatifkan kooperasi dan Bumdes demi mendorong perekonomian masyarakat. Pihaknya akan menganggarkan lebih demi pemberdayaan masyarakat, tentunya ini akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kooperasi Kabupaten Cianjur.
“Saya akan membuat aturan mencegah masuknya pasar modern ke kampung, karena bisa memukul perekonomian masyarakat kecil. Tentunya Partai Gerindra akan berupaya untuk tetap konsisten memajukan IPM di Cianjur demi kesejahtraan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Desa Ciherang Acep Haryadi menambahkan, akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat. Salah satunya dengan berupaya agar masyarakat yang tidak mampu, namun memiliki potensi harus dikedepankan.
“Saya pun akan membuat regulasi, agar dana desa bisa 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Kami akan melakukan berbagai pelatihan, seperti pertanian, dan pembuatan aneka kerajinan tangan. Bahkan saat ini Bumdes sudah berjalan dengan usaha membuat minimarket berbasis kearifan lokal,” pungkasnya. (Pasundannews/Fhn)
