Ketua DPW PSI Jabar Soroti Kenaikan RKT DPRD DKI 2021, “Bahaya! Virus Bisa Menular”

BANDUNG, PASUNDANNEWS – Di saat kondisi rakyat Indonesia sedang kesusahan menghadapi pandemi covid-19. Tiba-tiba kita dengar berita di berbagai media terkait Rencana Kerja Tahunan DPRD DKI Jakarta yang akan dinaikkan anggarannya tahun 2021 menjadi Rp. 888 miliar untuk 106 anggota dewan.

Sangat jauh meningkat dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 152 miliar. Artinya setiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan Rp. 8,3 miliar per tahun atau hampir Rp. 700 juta per bulan.

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat, Furqan AMC mengatakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2021 ini jelas sangat melukai perasaan rakyat.

Baca Juga: Ketua KPU Kabupaten Bandung Pastikan H-1 APD Sudah Terdistribusi ke KPPS

Menurutnya hal itu tidak tepat di saat rakyat sedang susah menghadapi pandemi, banyak yang di PHK.

“Kok wakil rakyat malah berusaha menaikkan tunjangannya dengan nilai yang sangat fantantis,” Kata Furqan saat di konfirmasi Pasundannews, pada Jum’at (4/12/2020).

“Karena itu sikap Fraksi PSI Jakarta yang menolak kenaikan tersebut sudah tepat,” tegas Furqan AMC, Ketua DPW PSI Jawa Barat.

Furqan menambahkan bahwa ia dan kader-kader PSI Jawa Barat sangat mendukung Fraksi PSI DKI Jakarta.

“Kami kader-kader PSI di Jawa Barat sangat mendukung sikap tegas Fraksi PSI di DPRD DKI yang menolak anggaran RKT DPRD DKI 2021 tersebut. Kami khawatir jika tidak dikoreksi, modus kenaikan RKT tersebut bisa jadi virus yang menular ke berbagai daerah,” tambah Furqon.

Baca Juga: Bawaslu Ingatkan KPU Agar Segera Mengirimkan APD ke TPS

Sebelumnya sikap tegas PSI tersebut juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang mengirimkan berbagai karangan bunga dukungan ke kantor DPP PSI jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Tidak hanya karangan bunga, dukungan masyarakat pun mengalir melalui petisi online yang di inisiasi warga di situs www.change.org yang telah ditandatangani ribuan orang.

Furqan mengharapkan partisipasi warga mengawal anggaran publik ini semakin meluas, sehingga para anggota dewan yang terhormat mikir seribu kali untuk menyusun anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. (Red).