PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG — Forum Netralitas ASN Provinsi Jawa Barat menggelar edukasi dan sosialiasi kode perilaku netral Aparatur Sipil Negara (ASN) di Car Free Day Dago-Bandung, Minggu (31/03). Pasalnya, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) seringkali ditemukan ketidaknetralan dari para ASN.

Koordinator Forum Netralitas ASN Jabar, Pius Widiyatmoko mengatakan, dalam menyambut pesta demokrasi 2019, ASN harus mengingat Kode Etik dan Kode Perilaku yang mengikat mereka, agar mereka bisa menahan diri, tidak mengungkapkan sikap keberpihakan secara terbuka baik online maupun offline.

“ASN harus aktif menjaga jarak yang sama terhadap semua peserta pemilu, baik pilpres maupun pileg DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota,” ucapnya.

Dipaparkan Pius, ada sembilan poin yang tidak boleh dilakukan ASN seperti terlibat dalam kampanye, menghadiri kampanye, memasang alat peraga kampanye (APK), mendeklarasikan diri sebagai pendukung peserta Pemilu, mengajak atau memobilisasi orang untuk memilih peserta Pemilu, serta menjadi pembicara atau peserta pada kegiatan peserta Pemilu.

“Mengunggah dan menanggapi di medsos, ‘like’ paslon di media sosial juga tidak boleh,” terangnya.

Selain mengkampanyekan agar ASN bisa bersikap netral, dia menerangkan, dalam edukasi dan sosialisasi juga bertujuan mengajak masyarakat mengenali perilaku-perilaku tidak netral ASN serta berperan aktif melakukan pemantauan Netralitas ASN di Pemilu 2019.

“Publik diajak aktif melaporkan ASN yang melanggar netralitas dengan menggunakan channel lapor.kasn.go.id, nanti hasilnya terbit rekomendasi sanksi ke ASN yang bersangkutan,” jelasnya.

Disebutkan Pius, sudah ada 10 PNS yang terbukti melakukan pelanggaran. Selama bulan Maret ini, Forum Netralitas ASN Jabar juga menemukan lima PNS yang terindikasi tidak bersikap netral.

“Yang lima kami temukan di Bandung Raya dan juga di Kabupaten Garut,” ujarnya.

Mengingat waktu pencoblosan tinggal hitungan hari, dia mengharapkan, Pemilu 2019 bisa berlangsung jauh lebih baik serta lebih bersih dari Pemilu sebelumnya, di samping tidak ada lagi PNS yang melanggar peraturan dan ketentuan.

“Kami bisa mengingatkan PNS untuk menjaga netralitasnya,” tukasnya. (AL)