BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Kota Banjar menjadi perhatian banyak pihak
Seperti yang di kemukakan oleh salah satu bakal calon Walikota Banjar Pilkada 2024, Atet Handiyana JS (AHS),
Atet menegaskan tentang pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bijaksana agar kejadian serupa tidak terulang.
“Perhatian ini tidak hanya sekadar mencari siapa yang benar atau salah, namun juga sebagai pelajaran bersama agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih bijaksana,” kata Atet, Kamis (16/52024)
Menurut Atet, jika isu pemotongan TPP ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi banyak pihak.
Dampak buruk tersebut tidak hanya pada ASN tetapi juga pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar.
“Kita semua harus belajar untuk mengelola keuangan daerah dengan bijak dan inovatif untuk mencegah terjadinya defisit anggaran di masa depan,” ujarnya.
Atet menyatakan, pemotongan TPP ASN merupakan akibat dari kurangnya kemampuan Pemkot Banjar sebelumnya dalam mengelola keuangan daerah.
Dampak dari kebijakan yang kurang tepat ini, lanjut Atet, baru dirasakan saat ini.
“Kita harus mengakui bahwa situasi ini sangat sulit, dan bukan pula sepenuhnya kesalahan pemerintah saat ini,” ungkap pengusaha muda asal Langensari itu.
Atet juga menyatakan bahwa manajemen keuangan oleh pemerintah sebelumnya dinilai gagal, dan menyebabkan defisit anggaran.
“Mungkin kegagalan dalam manajemen keuangan oleh pemerintah sebelumnya yang menyebabkan defisit anggaran yang besar saat ini,” tambah Atet.
Baca Juga : Rencana Pemotongan TPP di Kota Banjar Menuai Kontroversi
Atet berharap solusi yang diambil oleh Pemkot Banjar saat ini tidak akan merugikan siapapun, baik pemerintah maupun ASN.
“Saya berharap agar pemotongan TPP ASN ini dapat dihindari. Saya yakin bahwa Pemkot Banjar memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Atet mengaku bahwa ia tidak mengetahui secara detail mengenai defisit anggaran saat ini dan alasan di balik keputusan untuk memotong 20 hingga 50 persen TPP.
Namun, pihaknya optimis bahwa solusi yang tepat bisa ditemukan tanpa harus melakukan pemotongan tersebut.
Menurutnya, penting bagi calon pemimpin di Kota Banjar untuk belajar dari kejadian ini. Memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik agar tidak terjadi defisit anggaran yang dapat merugikan berbagai pihak.
“Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keberlangsungan pembangunan di Kota Banjar,” tegasnya.
Atet menekankan bahwa kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mencari solusi yang tidak merugikan ASN maupun masyarakat Kota Banjar.
“Isu pemotongan TPP ini dapat diselesaikan dengan bijak dan membawa pelajaran bagi semua pihak terkait pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa depan,” tandasnya.
(Hermanto/PasundanNews.com)
