JAKARTA, PASUNDANNEWS – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sudah ditangkap pihak kepolisian. hal itu berdasarkan banyak kabar di media sosial.
Namun tanggapan berbeda muncul dari kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, membantahnya. “Tidak benar, Alhamdulillah HRS baik-baik saja,” ujar Aziz seperti dilansir dari Tempo, Jumat (11/12/2020).
Namun, Aziz tak memerinci soal keadaan Rizieq saat ini. Ia juga tak menjelaskan keberadaan Rizieq Shihab saat ini ada di mana.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizieq ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya.
“Pertama penyelenggara saudara MRS di pasal 160 dan Pasal 216, kedua ketua panitia HU, sekretaris panitia A, keempat MS penanggung jawab kemanan, kelima SL penanggung jawab acara, dan HI kepala seksi acara,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10 Desember 2020).
Inisial MRS adalah nama dari Muhammad Rizieq Shihab, HU adalah Haris Ubaidillah, SL adalah Sobri Lubis, A adalah Ali Alwi Alatas, MS adalah Maman Suryadi, dan HI adalah Habib Idrus.
Polisi menjerat mereka dengan Pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat dan Pasal 216 KUHP.
“Polri dalam hal ini akan mengenakan upaya paksa yang dimilik, seperti penahanan dan penjemputan paksa,” ujar Yusri.
Selain menjadi tersangka, Kepolisian Daerah Metro Jaya juga mengeluarkan surat pencekalan terhadap Rizieq Shihab dan lima orang lainnya. Pencekalan untuk tidak meninggalkan Indonesia itu akan berlaku selama 20 hari sejak tanggal 7 Desember 2020.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran mengatakan bahwa polisi akan segera menangkap para tersangka dalam waktu dekat ini.
BERITA PANGANDARAN, PASUNDANNEWS.COM - KPU Kabupaten Pangandaran menggelar Bimtek terkait penyelesaian sengketa hukum dan pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2024, Sabtu (16/11/2024).
Bimtek ini ditujukan kepada...