BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Rencana Pemerintah Kota Banjar untuk memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kontroversi.
Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak stabil.
Pemkot Banjar telah merumuskan skema pemotongan anggaran yang akan diterapkan mulai bulan depan.
Besaran pemotongan yang diusulkan adalah 20 persen untuk ASN, 25 persen untuk tenaga kesehatan, dan 50 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Rencana ini langsung menuai reaksi dari berbagai pihak.
Salah dari Forum Peningkatan Status Kota Banjar melalui juru bicaranya, Sulyanati.
Ia menyatakan bahwa pemotongan TPP harus dihindari karena akan memberatkan kehidupan para ASN dan P3K.
“Eksekutif dan legislatif harus mencari solusi lain untuk mengatasi defisit anggaran, bukan dengan memotong tunjangan pegawai,” tegas Sulyanati kepada awak media, Rabu (15/5/2024).
Menurutnya, kebijakan pemotongan TPP sering diambil di beberapa daerah yang mengalami defisit anggaran.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diambil dengan bijak agar tidak memberatkan hidup para pegawai.
“Solusi pemerintah dengan tidak meminjam ke bank untuk menutupi defisit itu baik sekali, kami apresiasi. Namun dengan menutup defisit itu dengan memotong TPP juga bukan pilihan yang tepat,” ujarnya.
Sulyanati menekankan pentingnya semua pihak untuk bersikap bijak dan mencari solusi yang tidak merugikan siapapun.
Pemotongan TPP Bukan Solusi yang Tepat untuk Mengatasi Defisit Anggaran
Ia menyebutkan, pemotongan TPP bukanlah pilihan tepat untuk mengatasi defisit anggaran, melainkan hal tersebut akan merugikan kesejahteraan para pegawai negeri.
“Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Asep Mulyana, mengungkapkan bahwa Pemkot sedang mencari solusi agar TPP tidak perlu dipotong.
“Ini masih dalam kajian, mudah-mudahan ada pemecahan solusi yang tidak merugikan semua pihak,” kata Asep Mulyana.
Asep menambahkan, Pemkot Banjar memahami dampak negatif dari pemotongan TPP terhadap kesejahteraan ASN dan P3K. Oleh karena itu, kajian mendalam sedang dilakukan untuk menemukan alternatif yang lebih baik.
Rencana pemotongan TPP ini juga mendapatkan perhatian dari masyarakat luas.
Banyak yang khawatir bahwa langkah ini akan berdampak pada motivasi dan kinerja ASN serta tenaga kesehatan di Kota Banjar.
Mereka berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih bijak dan tidak merugikan pegawai.
Keputusan akhir mengenai pemotongan TPP diharapkan akan diumumkan dalam waktu dekat, setelah kajian selesai dan solusi terbaik ditemukan.
Masyarakat dan para pegawai menunggu dengan harap-harap cemas keputusan yang akan diambil oleh Pemkot Banjar.
(Hermanto/PasundanNews.com)
