BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Kabupaten Ciamis rutin adakan diskusi bulanan.
Dalam kesempatan kali ini, MES menggelar diskusi yang bertema ‘Ekonomi Syariah Perspektif Ekonomi Politik Indonesia’.
Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Terbuka Hijau lingkungan Venue BMX Ciamis, Minggu (5/11/2023).
Pembicara dalam kajian ini yaitu Sekretaris MES Ciamis, Mohamad Ijudin, M.Pd., bersama Ketua Umum MES Ciamis, Dr. H. Irfan Soleh, S.Th.I., MBA
Dalam pemaparannya, Ijudin meninjau ekonomi syariah dalam kacamata ekonomi politik Indonesia secara sudut pandang ideologi, konstitusi dan politik anggaran.
“Ideologi kita adalah pancasila, yang memiliki dimensi idealisme. Serta mampu memberikan harapan kepada masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Salah satu harapannya, sebut Ijudin, yakni tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Konsep keadilan sosial sangat selaras dengan tujuan ekonomi syariah.
“Lalu, tinggal bagaimana idealisme ini tidak hanya sebatas impian atau cita-cita, keadilan sosial harus diaktualisasikan dalam konstitusi dan juga kebijakan,” jelasnya.
Menggali dan Memahami Konstitusi
Ijudin menjelaskan, jika dikaitkan dengan konstitusi, maka yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ia memaparkan bahwa pada Pasal 33 ayat 1 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Kemudian pada ayat 2 nya berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
“Lalu, ayat 3 nya berbunyi bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” paparnya.
Namun pada kenyataan, tambah Ijudin, penjelasan yang termaktub dalam UUD 1945 belum sepenuhnya terlaksanakan jika bandingkan dengan kebijakan yang ada.
“Salah satu kebijakan yang kita bahas adalah kebijakan anggaran. APBN tahun 2023 belanja negara diproyeksikan sebesar 3.061, 2 Triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun,” terang Ijudin.
Tetapi, lanjutnya, selama ini dalam kebijakan anggaran cenderung berbentuk piramida terbalik. Anggaran tersebut lebih besarnya ada di pemerintah pusat.
“Dimana terbukti anggaran besarnya di pemerintah pusat, sementara turunan ke pemerintah daerah, hanya dikucurkan sedikit,” sebutnya.
Ia menjelaskan, untuk mewujudkan Indonesia sejahtera membutuhkan political will pemerintah.
Tentunya dalam hal ini, yakni mengubah struktur anggaran dari piramida terbalik ke sistem piramida, sehingga anggaran terbesar berada di daerah.
Desa sebagai Poros Perputaran Ekonomi
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua MES Ciamis, Irfan Soleh menambahkan. Menurutnya, ketika anggaran daerah atau anggaran desa bisa lebih besar maka ekonomi akan berporos di desa.
“Ini perlu dikelola dengan baik melalui tiga pilar ekonomi kerakyatan, yaitu, pertanian/peternakan perikanan, produksi UMKM dan perdagangan,” jelasnya selaku pendiri Pesantren Raudhatul Irfan Ciamis tersebut.
Ia menilai, jika sudah terwujud, ekonomi desa akan semakin maju dan berkembang. Masyarakat pun tidak perlu merantau ke kota lantaran perputaran ekonomi di desa lebih menjanjikan.
“Ketika desa sejahtera maka otomatis masyarakat luas pun akan merasakannya,” tuturnya.
Menurutnya, jika perubahan kebijakan anggaran seperti ini, maka insyaallah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya terpenjara dalam sila pancasila.
Selain itu, kebijakan anggaran yang berporos ke desa juga akan bisa membumi dan menyatu dalam masyarakat yang lebih sejahtera,
“Maka dalam konteks ini ekonomi pancasila, ekonomi kerakyatan sangat selaras, sejalan dengan ekonomi syariah,” pungkasnya.
Saat diskusi berlangsung, alunan shalawat dan lagu religi yang dibawakan seniman Ciamis menambah teduh suasana kegiatan diskusi bulanan MES Ciamis. (Hendri/PasundanNews.com)
