BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Bupati Ciamis dan DPRD Ciamis, Rabu (1/9/2021).
Dalam orasinya mahasiswa menyoroti terkait transparansi alokasi anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Ciamis.
“Kami menilai alokasi anggaran penanganan Covid-19 Ciamis belum sepenuhnya efektif. Tidak ada langkah alternatif dalam pemenuhan visi misi perencanaan pembangunan,” ujar Ketua Umum HMI Ciamis, Dede Aos Firdaus.
Aos mengungkapkan, realisasi anggaran penanganan Covid-19 Ciamis tahun 2020 lebih mengutamakan ekonomi ketimbang kesehatan.
Kemudian sejauh mana efisiensi pengelolaan anggaran dalam mengcover kebutuhan masyarakat.
“Terlihat pengelolaan anggaran di tahun 2020 lebih besar pada penanggulangan ekonomi, itu pun untuk infrastruktur,” katanya.
Aos menyatakan, lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peranan penting dalam penanggulangan Covid-19 dan perencanaan pembangunan yang sudah menjadi kewajiban untuk direalisasikan.
Rencana pembangunan daerah merupakan dokumen yang sangat strategis, hal tersebut menjadi ruang implementasi visi-misi perencanaan pembangunan daerah.
“Untuk itu kami menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, menuntut Pemda untuk melaksanakan otonomi daerah secara utuh,” ucapnya.
Kedua, lanjut Aos, menegaskan skala prioritas penanggulangan Covid-19 untuk kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya yang ketiga, menghentikan segala bentuk pembangunan infrastruktur yang tidak menunjang pada pemulihan ekonomi.
“Terakhir, kami meminta agar memaksimalkan peran pengawasan legislatif (DPRD) Ciamis dalam mengatasi persoalan pandemi dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya bersama Wabup Ciamis, Yana D Putra menerima langsung dan menanggapi tuntutan yang HMI Ciamis sampaikan.
Herdiat menyatakan, pengelolaan anggaran Covid-19 telah didampingi dan dikawal bersama pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
“Anggaran Covid-19 memakai pendampingan oleh Kepolisan dan Kejaksaan. Dengan tujuan agar tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Herdiat.
Kemudian terkait infrastruktur, Herdiat menyampaikan, meski dalam situasi pandemi Covid-19, infrastruktur berkaitan pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan.
“Laju pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan, tidak hanya fokus pada penanganan Covid saja. Dan kita harus tangani secara bersama-sama” jelasnya.
Herdiat juga menyatakan, terkait otonomi daerah pihaknya harus menaati peraturan undang-undang yang pemerintah tetapkan.
Herdiat mengaku, Pemda Kabupaten Ciamis telah melaksanakan otonomi daerah secara maksimal. Namun dalam pembangunan tidak lepas pada ketergantungan pemerintah pusat.
PAD kita hanya Rp 260 miliyar. Sementara anggaran yang kita butuhkan mencapai Rp 2 triliun lebih. Jadi masih tergantung pada pemerintah pusat dan provinsi,” pungkasnya.
