PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG — Gabungan organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi mahasiswa (ormawa) mengatasnamakan forum diskusi mahasiswa Jawa Barat menyiapkan agenda khusus untuk Jawa Barat bebas korupsi. Pihaknya merasa prihatin terhadap kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat.
Forum diskusi tersebut terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jawa Barat, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Jawa Barat (HIMA PERSIS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jawa Barat.
Rencananya mereka akan menggelar diskusi yang bertajuk “Evaluasi dan Proyeksi Institusi Penegak Hukum dalam Mewujudkan Jawa Barat Bebas Korupsi”.
Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat Khoirul Anam Gumilar Winata mengungkapkan nahwa fenomena korupsi di Indonesia dalam level yang memprihatinkan. Menurutnya banyak sekali tindak pidana korupsi disemua lini.
”Di Jawa Barat saja banyak kepala daerah ataupun dalam ruang lingkup birokrasi yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang femomena Operasi tangkap tangan Bupati Subang, Kabupaten Tasikmalaya,Kabupaten Bandung Barat, kabupaten Cianjur dan beberapa daerah di Jawa Barat lainnya,” jelasnya.
Lanjutnya, Korupsi adalah extra ordinary crime dimana penanganannyapun harus dengan cara- cara yang luar biasa. Namun, itu tidak berbadning lurus dengan beberapa aturan yang cenderung mempersempit ruang gerak pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Ya, contohnya Putusan MK/PUU-XIV/2016 dan beberapa putusan lainnya. Sehingga perlu kiranya pembahasan mengenai korupsi ini di dikaji secara konperhensip. Tentunya upaya membuahkan sebuah formulasi baru bagi kami selaku mahasiswa untuk melakukan pencegahan- pencegahan,” ujar pria yang akrab disapa Anam kepada pasundannews.com, Selasa, (8/10) saat dikonfirmasi.
Begitupun tanggapan dari PW HIMA PERSIS Jawa Barat, Mochamad Haris Romdoni mengemukakan bahwa banyak lembaga negara ataupun swasta yang berbicara soal pencegahan, bahkan pemberantasan terhadap korupsi.,tapi korupsi bukan mengurang, namun sebaliknya malah bertambah.
“Artinya, badan taktis yang kita buat ini, mau di arahkan pada posisi mana? Ketika posisi serupa (badan) berhamparan. Jangan pada akhirnya menjadi tukcing (dibentuk cicing, baca: diam) lagi. Kalau mau dijadikan badan independen, pegangan kita mau apa? Kalau kesadaran kolektif kolegial, teknisnya mau seperti apa? Dalam eksekusi, juknisnya bagaimana?” Ucap Haris.
Dirinya menegaskan bahwa mahasiswa sebagai agent of change dan sosial kontrol harus turut memperbaiki negara ini.
“Melalui Forum Diskusi yang digagas oleh Ormawa dan OKP Jabar, mari kita kuatkan barisan untuk merefleksikan, mengawal serta mengawasi Jabar Juara Bersih dari Korupsi,” tandasnya.
Selain itu Ketua Umum KAMMI Jawa Barat, Naufan Rizqullah, menambahkan bahwa kehadiran institusi penegak hukum adalah meminimalasir terjadi tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi yang melakukannya, tapi nyatanya korupsi dinegara ini sudah menjadi wabah dan kebiasaan, tidak jarang pula institusi pengak hukum itu “bermain mata” kepada para pelaku-pelaku korupsi sehingga terjadi semua permasalahan yang struktural dalam tubuh penegak hukum.
“Bagaimana kondisi Jawa Barat? Butuh kita bedah dan evaluasi banyaknya kepala daerah yang tertangkap, lalu banyaknnya kasus-kasus korupsi di Jawa Barat yang juga macet penyelesaiannya, membuat kita perlu mengevaluasi penegak-penegak hukum tersebut,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari mendatang dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. [*/red]
