BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Ratusan perangkat desa se-Kota Banjar melakukan audensi di Aula Somahna Bagja Di Buana Setda setempat, pada Selasa, (14/1/2025).
Mereka menggelar aksi untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi desa yang dinilai sering dianaktirikan.
Salah satu tuntutan yang mereka sampaikan yaitu tentang peningkatan alokasi Dana Desa (ADD) dari 10 persen menjadi 13 persen dari APBD Kota Banjar.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kota Banjar, Yayat Ruhyat, menegaskan pentingnya peningkatan anggaran tersebut untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami berharap Pemkot Banjar lebih memperhatikan desa-desa dengan meningkatkan alokasi Dana Desa,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Batulawang, Yosef Erawan, mengatakan, selain masalah anggaran, perangkat desa juga menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat.
Perangkat desa merasa Pemkot Banjar cenderung melepaskan desa begitu saja saat menghadapi masalah hukum.
“Semua perangkat desa menjalankan visi dan misi kepala desa, namun seringkali desa hanya menjadi objek tanpa ada dukungan hukum yang memadai setiap ada permasalahan,” ungkapnya.
Baca Juga : Bau Sampah Menyengat di Karangpanimbal Kota Banjar Cemari Air Sumur Warga
Menurut Yosef, dalam banyak kasus, desa harus menyelesaikan masalah hukum secara mandiri tanpa adanya bantuan atau pembelaan dari pemerintah daerah.
“Kami kecewa ketika desa menghadapi masalah hukum, kami yang harus menyelesaikan semuanya, bahkan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Siapa yang akan membela kami?” imbuhnya.
Permasalahan lain yang disampaikan yaitu tentang ketidakikutsertaan mereka dalam pembahasan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemkot Banjar.
“Sering kali kami tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan desa. Kami hanya mendengar keputusan yang sudah jadi, padahal kami yang berada di lapangan,” kata Yosef.
Meskipun banyak permasalahan yang dihadapi, perangkat desa merasa bahwa mereka tetap berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan visi dan misi kepala desa.
Namun, menurut mereka, tanpa adanya dukungan yang memadai dari pemerintah kota, banyak program desa yang terhambat.
“Kami berharap ada perhatian lebih dari Pemkot Banjar agar desa tidak lagi dipandang sebelah mata,” lanjut Yosef.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pj Sekda Kota Banjar, Nursa’adah, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengakui adanya keluhan dari perangkat desa dan memastikan akan menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Kami memahami keluhan yang disampaikan dan akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi mereka. Kami mohon maaf karena Pj Walikota tidak bisa hadir dalam kesempatan ini karena dinas luar,” kata Nursa’adah.
Hermanto/PasumdanNews.com
