*Caption:* Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah. Foto/Istimewa

BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – Luncurkan terobosan teknologi blockchain Pemerintah Provinsi Jawa Barat permudah fitur kepegawaian.

Program tersebut diaplikasikan Pemprov melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jawa Barat.

Kedua lembaga tersebut telah menyelesaikan tahap awal untuk implementasi teknologi blockchain pada aplikasi kepegawaian, khususnya fitur e-pensiun.

Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah mengatakan implementasi ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Tahap selanjutnya akan di lakukan implementasi blockchain menyeluruh di seluruh fitur aplikasi kepegawaian.

“Pemdaprov berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen tersebut,” ujarnya, pada Selasa (30/7/2024).

Blockchain adalah basis data terdistribusi yang tahan terhadap gangguan yang terdiri dari blok-blok catatan yang ditautkan dan diamankan dengan kriptografi.

Diharapkan dengan penerapan teknologi blockchain, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan semakin meningkat. Selain itu, blockchain juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

Teknologi blockchain telah dibangun di tiga node berbeda yang tersebar di tiga pusat data.

Hal ini bertujuan untuk memastikan keandalan dan keamanan data. Implementasi blockchain pada aplikasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Jabar memiliki beberapa keunggulan utama.

Pertama, memastikan keamanan transaksi. Transaksi pada aplikasi SPBE tidak dapat diubah secara ilegal karena disimpan pada blockchain dengan smart contract yang disetujui bersama.

Kedua, menjamin keamanan data. Data yang tersimpan dienkripsi dan dapat diverifikasi, sehingga terhindar dari kebocoran dan penyalahgunaan.

Ketiga, meningkatkan transparansi. Semua proses dan transaksi terekam secara permanen dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan blockchain di lingkungan Pemdaprov Jabar akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari aplikasi-aplikasi kritikal.

Setelah sukses di tahap awal, implementasi akan diperluas ke seluruh aplikasi SPBE Jabar.

(Herdi/PasundanNews.com)