Cianjur, Pasundannews – Beberapa pekan lalu masyarakat di hebohkan dengan munculnya berita skandal perselingkuhan antara oknum DPRD Cianjur dengan Kepala Desa.
Kabar itu mencuat ke publik, setelah istri sah kepala desa mengutarakan keberatannya kepada Bakan Kehormatan DPRD Cianjur.
Akan tetapi permasalahan yang sudah di laporkan itu belum juga di tindaklanjuti.
Saat di konfirmasi oleh pihak media pada waktu itu. Ketua BK DPRD berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut seusai lebaran Idul Fitri.
Namun demikian, sampai berita ini di tayangkan, belum ada informasi lanjutan mengenai realisasi statement ketua BK DPRD pada waktu itu.
Menanggapi hal itu, Ketua Divisi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Cianjur Independen Society Winda Nurmaulida menyebutkan. Badan kehormatan berkewajiban menyelesaikan permasalah tersebut.
“Skandal ini harus segera di selesaikan oleh BK DPRD Kabupaten Cianjur. Mengingat hal ini bukanlah prestasi yang membanggakan masyarakat kabupaten cianjur. Tentunya pihak yang terkait sudah semestinya jauh-jauh hari menyelesaikan persoalan ini,” ujar Winda di saat di temui pada acara halal bihalal, Kamis (27/5).
Selain itu Ketua Divisi Politik dan Hukum Moch Diki Faisal menyebutkan kasus ini bisa berdampak negatif terhadap kredibilitas serta profesionalisme anggota DPRD Kabupaten Cianjur.
“Skandal yang di lakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Cianjur adalah hal yang memalukan. Tentu hal ini akan berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang jauh dari perspektif kredibilitas dan profesionalisme,” jelasnya.
“Maka berangkat dari itu kami mendorong BK DPRD Kabupaten Cianjur agar segera memberikan kejelasan. Dengan cara mengeluarkan sebuah keputusan tentang kasus skandal perselingkuhan yang sedang berjalan ini,” lanjutnya.
Sementara itu Cianjur Independent Society bersama masyarakat akan terus mengawal segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten Cianjur.
“Kami dari Cianjur Independent Society tentunya mempunyai komitmen bersama untuk terus mengawal segala bentuk permasalahan. Tentunya ini dapat merugikan masyarakat serta mengancam kesejahteraan umum.
“Hal itu demi terwujudnya kabupaten Cianjur yang berkeadilan Sosial, Politik dan Hukum”. Imbuh Muhammad Fadil Fahmi, Direktur Cianjur Independent Society.
*Fikri*
