KBB, PASUNDANNEWS – Kekompakan terjadi pada Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Aa Umbara Sutisna (AUS) dan wakilnya Hengki Kurniawan (HK) di sosial media Instagram.
AUS dan HK sama-sama kompak gencar mensosialisasikan program dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) yakni Kartu Tani.
Dalam postingan keduanya @aa.umbara dan @hengkykurniawan sama-sama mengajak masyarakat KBB khususnya para petani untuk segera memiliki Kartu Tani yakni kartu manfaat untuk petani dengan keuntungan seperti kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi dan memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sontak, kondisi tersebut mendapat reaksi dari Kusnadi (39) tahun warga Kecamatan Padalarang, yang mengaku bahagia melihat ke”AKUR”an pasangan yang telah dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu dan dua di KBB ini.
Ia pun berharap kekompakan tersebut dapat selamanya terjalin dalam rangka merealisasikan janji politik mereka dalam membangun KBB yang Aspiratif, Kreatif, Unggul, Religius (AKUR).
“Bersyukur, ini berarti mereka masih mempunyai komitmen untuk membangun KBB, mudah-mudahan seperti jargon yang disampaikan pak bupati ‘Petani Kuat Bandung Barat Lumpaaat’ bisa tercapai,” ujarnya kepada Pasundan News, Minggu (27/09).
Sementara dilihat dari kolom komentar masing-masing postingan keduanya, terlihat ada akun Instagram dari @ibunya_refi yang menyampaikan komentar dan penilaian, “Mantap pak,” ujarnya, lalu ada dari akun Instagram @nengyaniharyaninew yang berkomentar “Terima kasih informasinya pa wakil,” dengan singkat.
Dikutip dari Wikipedia, Kartu Tani adalah sebuah kartu yang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani. Program tersebut dimulai di Pulau Jawa pada 2018 dimana 3 bank BUMN menerbitkan kartu tani tersebut yakni BRI untuk Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bank Mandiri untuk Jawa Barat serta Bank BNI untuk Jawa Timur.
Program tersebut kemudian diterapkan ke 10 provinsi di luar Jawa yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.
Meskipun demikian, laporan penelitian dari Pusat Telaah dan Informasi Regional dari (PATTIRO) bersama dengan USAID pada tahun 2011 bertajuk “Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia” menyebutkan bahwa sebagian besar petani masih kesulitan mengakses program tersebut karena kondisi pupuk langka, harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. (Boim)
