BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Sejak wafatnya Yana D Putra, Wakil Bupati Ciamis terpilih pada Pilkada 2024, hingga kini masih mengalami kekosongan posisi wakil kepala daerah.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas jalannya pemerintahan dan stabilitas birokrasi daerah.
Ketua Korps HMI-Wati (Kohati) Ciamis Hesti Ainun Azhar mendorong agar momentum ini dimaknai sebagai peluang untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan daerah.
Hesti menjelaskan Pilkada serentak telah digelar pada 27 November 2024. Di Ciamis, pasangan Herdiat-Yana kembali maju sebagai calon tunggal.
Namun dua hari menjelang pencoblosan, tepatnya pada 25 November 2024, Yana D Putra berpulang ke rahmatullah.
Meskipun paslon tetap menang, hingga pelantikan pada 20 Februari 2025 dan serah terima jabatan pada 3 Maret 2025, posisi Wakil Bupati tetap kosong.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait komitmen politik daerah dalam mengisi kekosongan struktural, mengingat fungsi Wabup sangat krusial dalam mendampingi tugas-tugas kepala daerah.
Urgensi Pengisian Jabatan dan Kesempatan bagi Perempuan
Menurut Hesti, kekosongan ini justru membuka ruang penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan lokal.
Di tengah wacana reformasi dan demokratisasi daerah, sudah saatnya perempuan diberikan ruang yang adil untuk tampil sebagai pemimpin strategis.
“Kita tidak sedang bicara tentang sekadar pengisian jabatan administratif, tapi tentang menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dalam kebijakan publik,” ujarnya, pada Senin (26/5/2025).
Perempuan memiliki karakter kepemimpinan yang khas seperti empati, kolaboratif, serta kepekaan sosial yang sangat dibutuhkan dalam konteks pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
Kehadiran mereka dalam posisi strategis bukan hanya memperkaya sudut pandang, tetapi juga meningkatkan keberpihakan kebijakan terhadap isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Kohati juga menyoroti pentingnya melanjutkan jejak perjuangan tokoh perempuan Sunda, seperti Nyi Raden Rachmatulhadiah Poeradiredja.
Raden Rachmatulhadiah telah mencatatkan peran penting dalam sejarah perjuangan pendidikan dan emansipasi perempuan di Tatar Galuh.
Warisan ini seharusnya tidak berhenti sebagai simbol, melainkan diaktualisasikan dalam konfigurasi kepemimpinan politik saat ini.
“Sejarah telah mencatat bahwa perempuan Sunda punya peran penting dalam kehidupan sosial. Hari ini, saatnya peran itu naik ke level struktural pemerintahan,” tambah Hesti.
Kohati Ciamis ; Saatnya Tokoh Perempuan Ciamis Maju
Hingga kini, belum ada kepastian siapa yang akan mengisi kursi Wabup Ciamis. Kohati HMI menilai, ketidakpastian ini seharusnya dimanfaatkan sebagai waktu reflektif bagi seluruh elemen politik dan masyarakat untuk memberi ruang bagi tokoh perempuan lokal.
Apakah dari kalangan birokrasi, akademisi, pengusaha, maupun aktivis sosial, tokoh-tokoh perempuan Ciamis memiliki kapasitas dan integritas untuk mengisi posisi tersebut.
Kohati HMI Ciamis mendorong agar para elite politik membuka ruang pencalonan yang inklusif dan mempertimbangkan aspek representasi gender secara proporsional.
“Ciamis memiliki banyak perempuan cerdas dan berintegritas. Sekarang tergantung pada keberanian mereka untuk tampil dan kesiapan masyarakat untuk menerima dan mendukung,” ujarnya.
Kohati menegaskan bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya soal simbolis atau kuota, melainkan kebutuhan nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif.
“Pengisian jabatan Wabup Ciamis tidak boleh hanya dilihat sebagai rutinitas administratif, tetapi sebagai peluang untuk memulai era baru kepemimpinan daerah yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,” tandas Hesti.
(Herdi/PasundanNews.com)
