BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis menyoroti pembangunan irigasi dan embung petani terletak di Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.
Menurut Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Ciamis, Wahyu Ramdani menjelaskan proyek yang diduga mangkrak tersebut sebagai indikasi gagalnya peran kinerja dinas terkait.
“Pembangunan irigasi (Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican) dan embung petani (Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri) belum berjalan maksimal,” jelasnya, Kamis (10/4/2025).
Ia menuturkan pembangunan irigasi dan embung petani di beberapa wilayah terindikasi adanya ketidakseriusan pihak terkait dalam mendukung program swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Bupati Ciamis.
“Peran DPKP harus optimal dalam merealisasikan program guna mendukung program swasembada pangan, agar program benar-benar bisa terealisasi dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Diduga Jadi Korban Bullying, Keluarga Anak Remaja yang Terjun ke Sungai Citanduy Lapor Polisi
Wahyu melanjutkan bahwa DPKP tidak serius dalam mengawal program swasembada pangan, sehingga terjadinya pembangunan yang tidak optimal.
“Kami melihat DPKP tidak serius dalam merealisasikan program ini. Ini menjadi catatan bagi untuk lebih maksimal dalam menjalankan program, sehingga masyarakat khususnya para petani bisa menerima manfaatnya,” ujarnya.
Ia pun menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perencanaan pembangunan irigasi dan embung.
Karena, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh dinas terkait dalam realisasi program ini.
“Untuk merealisasikan program ini supaya baik dan optimal maka harus transparan dan benar dalam proses perencanaan pembangunan ini, jangan sampai ada pembangunan yang secara perencanaan tidak diperhitungkan dengan baik, karena itu akan merugikan dari segi anggaran” tambahnya.
HMI Ciamis mendesak dinas terkait agar dalam setiap melaksanakan program bisa dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan perencanaan.
Selain itu, HMI juga mendorong untuk menindaklanjuti pembangunan yang sesuai dengan RKPD.
HMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pembangunan Program Irigasi dan embung harus dijalankan dengan prinsip transparan, akuntabilitas dan inklusif. Jangan sampai program pembangunan ini dilaksanakan hanya secara normatif tanpa ada perencanaan yang matang,” tegas Wahyu.
(Pepi Irawan/PasundanNews.com)
