Anggaran senilai 3.9 Miliar dialokasikan Pemkab Tasikmalaya untuk kegiatan idul fitri. Hal tersebut dinilai beberapa kalangan sebagai pemborosan anggaran, apalagi tahun sebelumnya anggaran untuk kegiatan serupa hanya sebesar 1.7 Miliar.
Direktur Pustaka Institute, Ilham syawalludin menilai penggunaan anggaran tersebut tidak efektif. Apalagi anggaran yang dialokasikan tidak sama sekali menjawab kebutuhan masyarakat apalagi berpengaruh kepada target pencapaian pembangunan daerah.
“Alangkah bijaknya Pemkab merealokasi anggaran idul fitri tersebut untuk penanganan covid-19 dan di prioritaskan pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya saat di temui di Singaparna, Kamis (30/4/2020).
Apalagi lanjut Ilham, besaran anggaran yang dialokasikan cukup pantastis dan tidak masuk akal. “Dari anggaran 3,9 Miliar, sebesar 2,8 Miliar dialokasikan untuk pengadaan sarung, sisanya untuk operasional pelaksana kegiatan,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Yoga Ahmad Pauji menilai dipaksakannya realisasi anggaran idul fitri ditengah pandemi Covid-19 telah menunjukan Pemkab Tasikmalaya miskin inovasi.
“Maka wajar ketika kepercayaan publik terhadap eksekutif di Kabupaten Tasikmalaya semakin melemah. Mereka terlalu menunjukan ambisi yang bersifat materialistik pragmatis dan transaksional,” ungkap Yoga.
Menurutnya, belum juga selesai kekecewaan publik atas inovasi program yang sudah dijalankan, kini publik kembali terhentak dengan munculkan rencana belanja sarung senilai 2.8 M.
“Kita sebagai anak bangsa tentu sangat kecewa. Kemarin sudah muncul anggaran yang tidak rasional terkait pengadaan kendaraan operasional sebesar 7,5 M, alat studio 2.3 M kini muncul lagi untuk idul fitri 3.9 M dimana 2.8 M nya untuk pengadaan sarung,” kata Yoga.
Seharunya tambah Yoga, Pemkab menunjukan kepedulian dan menggunakan APBD dengan efektif ditengah kekhawatiran dan kepanikan karena covid-19. Bukan melakukan pemborosan anggaran yang dinilai tidak subtstansif dan jauh dari akurasi kebutuhan masyrakat yang hari ini di hadapi.
“Seharusnya pemerintah melakukan tanggung jawabnya kepada umat dan bangsa juga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya secara konkrit dan terukur agar kita bisa mendapat jalan keluar dari berbagai problamatika yang terjadi saat ini,” tambahnya.
Menurutnya, walaupun tengah mengahadapi covid-19, tidak menghentikan Eksekutif dan Legislatif dalam tarik menarik kepentingan kelompok kolega dan gerbong. Hal tersebut menunjukan lemahnya kepemimpinan di Kabupaten Tasikmamalaya.
“Hal tersebut merupakan cermianan bahwa seorang Ade Sugianto tidak becus memimpin dan menggerakan good goverment yang penuh integritas kapabilitas dan penuh karya,” tegasnya.
