BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis menggelar kegiatan forum diskusi secara online, Senin (26/7/2021).
Adapun tema yang menjadi bahasan adalah ‘Problematika Kebijakan Penanganan Covid-19, Efektif atau Kontradiktif?’.
M Afdhal Afdiansyah sebagai akademisi yang juga pengamat kebijakan publik menjadi narasumber dalam kegiatan ini.
Kabid Hukum dan HAM HMI Ciamis, Nizar, Adhari mengatakan, kegiatan ini sebagai telaah kritis mahasiswa menyikapi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
“Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menekan penularan virus corona memang menjadi sorotan sejak awal pandemi,” kata Nizar.
Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang pemerintah lakukan sejauh ini belum terintegrasi dan belum menyeluruh.
Sehingga kehidupan masyarakat pada situasi ini penuh ketidakpastian dan selalu dibayangi ancaman terpapar Covid-19.
Lanjutnya, pemerintah dalam menangani krisis kesehatan seperti saat ini lebih mementingkan aspek ekonomi.
Seharusnya kata Nizar pemerintah lebih mendengarkan para ahli kesehatan yang lebih paham menangani pandemi.
“Konflik dan kekerasan yang terus terjadi merupakan bukti pemerintah tidak menempatkan rakyat dan isu kerakyatan sebagai persoalan pokok dalam menghadapi krisis ini,” katanya.
Namun rakyat dan kelompok masyarakat kecil terpaksa harus beraktivitas agar kehidupannya dapat terus berjalan cukup.
Nizar menyatakan banyak yang menjadi korban dari upaya penegakan hukum yang pemerintah lakukan.
“Kebijakan mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 3-4,” ujarnya.
Nizar mengatakan, apabila pemerintah mengambil kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan data yang akurat, seharusnya langkah pemerintah bisa lebih terukur.
Kemudian, ketika pemerintah melakukan realokasi dan refocusing anggaran harus memastikan layanan kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus berhenti dengan narasi penyelamatan ekonomi makro atau pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, menyelamatkan rakyat jauh lebih penting dibanding menyelamatkan ekonomi kapitalistik.
“Kebijakan penanganan pandemi tentu harus secara matang dengan memperhatikan basis ilmu pengetahuan dan keberpihakan pada rakyat” tukasnya.
