KBB, PASUNDANNEWS – Pajak daerah II di Kabupaten Bandung Barat yang mengurusi masalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai akhir September 2020 ini hampir mencapai surplus.

Dimana penerimaan PBB tiga bulan sebelum tutup buku di tahun ini telah mencapai 96 persen atau Rp.72 Milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp.75 milyar.

Sementara penerimaan BPHTB dengan waktu yang sama telah menyentuh angka Rp.80 milyar dari Rp.84,2 milyar yang ditargetkan, atau rata-rata persentase sebesar 88 persen.

Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rega Wiguna mengaku optimistis di akhir tahun nanti, pihaknya dapat berhasil melebihi target yang ditetapkan.

“Tidak dipungkiri, kita juga memaklumi kondisi di masa pandemi Covid-19, tingkat ekonomi masyarakat menjadi terdampak, namun faktor keberhasilan (surplusnya penerimaan pajak) selain ditentukan oleh patuh jumlah bayar juga ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak,” ujar Rega saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (30/09).

“Pak bupati telah mengeluarkan kebijakan relaksasi guna upaya dalam menumbuh-kembangkan kepatuhan wajib pajak, seperti stimulus PBB, keringanan pengurangan pajak terhutang, perpanjangan masa jatuh tempo dan lain-lain, karena esensinya pajak itu dari kita untuk semua,” tegas Rega.

Oleh karenanya, ia mengajak kepada seluruh wajib pajak untuk berperan aktif sebagai pihak yang taat terhadap kewajibannya, sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap kemajuan pembangunan.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Pengeluaran Anggaran Sementara (KUA PPAS).2021 KBB diisukan mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 1 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Budget Watchers Cepi Antirasuah mengatakan isu (defisit) tersebut harus ditanggapi serius, dan ditangani oleh para pihak eksekutif maupun legislatif dengan komitmen yang dibangun atas dasar terbuka, profesional dan proposional.

“Kami menginginkan komitmen bersama antara semua pihak, baik eksekutif dan legislatif untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang diawali dari tahap penyusunan anggaran,”. (Boim)