PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG – Task Force Jawa Barat mengadakan dialog publik dan silaturahmi nasional beberapa waktu yang lalu, Bale Rumawat UNPAD Dipatiukur, Bandung, Senin (01/07/2019)
Kegiatan ini dihadiri kurang lebih ratusan peserta dari berbagai macam pemangku kepentingan. Kegiatan ini merupakan agenda terakhir dari tiga rangkaian agenda, diantaranya Festival Rakyat Kebhinekaan dan Halal Bi Halal Kebangsaan yang telah diselenggarakan pada Minggu, 30 Juni 2019 yang salah satu tujuannya yaitu untuk meredam berkembangnya isu-isu berbasis ekstrimisme di Jawa Barat dan juga mampu merekatkan kembali kerenggangan usai pilpress.
Ahmad Taufan Damanik, Ketua KOMNAS HAM menyatakan bahwa bahwa kegiatan yang digagas oleh Task Force Jawa Barat ini harus diapresiasi. Karena sasaran dari kegiatan adalah tingkatan masyarakat sipil.
“Masyarakat sipil untuk saling berkoordinasi, bergerak bersama dan terus terkonsolidasi, jangan sampai lagi ada konten berita yang diplintir dan tidak valid yang dihembuskan oleh oknum tidak bertanggung jawab.” Ujar Ahmad Taufan Damanik, Ketua KOMNAS HAM saat mengwali diskusi
Menurut Ketua Komnas HAM, sebab pemberitaan yang tidak valid dan pemlintiran berita terutama terkait dengan peristiwa 22-23 Mei 2019 adalah termasuk upaya yang ‘by designed’ menimbulkan eskalasi konflik dan perpecahan.
“Komnas HAM selalu dan memberikan perhatian khusus untuk upaya pencarian keadilan dan penegakan prinsip HAM”. lanjutnya
Peneliti Radikalisme dan Gerakan Tarbiyah di Kampus UI, Ade Armando mengatakan bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan ekstremisme berbasis ideologi yang dalam hal ini secara terstruktur, sistematis dan masif mensasar perguruan tinggi negeri.
“PTN adalah target yang paling strategis karena ini PTN sebagai ‘tarbiyah’ dianggap sebagai sumber ide- ide radikal dan ekstrem yang secara mudah ditelan mentah- mentah melalui pemahaman keagamaan yang sangat literal dan tidak kontekstual.” Ujarnya
Ade pun menyarankan supaya Task Force Jawa Barat kedepan untuk menggandeng akademisi.
“Task Force Jawa Barat perlu menggandeng akademisi, dan menggunakan basis data penelitian dalam upaya advokasi atau pergerakannya” ujar Ade yang saat ini menjadi Dosen Komunikasi UI
Salah satu mitra task Force Jawa Barat, dari Institute Studi Islam Fashmina (ISIF) Cirebon, Asih Wisyowati menyampaikan bahwa saat ini Task Force Jawa Barat melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen di 14 kabupaten/kota se-Jawa Barat, upaya pencegahan ekstremisme berbasis ideologi.
“Hasil kerja dan kolaborasi dengan Task Force Jawa Barat yang paling signifikan di Cirebon ada pada terbangunnya sistem literasi media di kalangan pesantren atau universitas. Ini yang kurang terkoordinir.” Ucapnya
Berbagai upaya dilakukan Task Force Jawa Barat salah satunya training literasi media yang sempat dilaksanakan bekerjasama dengan AJI Bandung, menurut Ai hal itu dilakukan untuk menyasar komunitas atau pegiat media sosial.
“Kita Ajak mereka untuk menjadi influencer yang menyebarkan konten pro keberagaman dan toleransi berbasis pada HAM. Saat ini ada banyak pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam jejaring ini yang memang mereka mempunya followers ribuan. Bayangkan artinya kerja kami berhasil mendorong upaya narasi kontra dan narasi alternatif melawan hoaks dan ujaran kebencian.” jelas Ai Widyowati
Sementara itu, Koordinator Task Force Jawa Barat Ni Loh Gusti Madewanti menyebutkan bahwa kegiatan diskusi ini berdasarkan temuan terkait kurangnya koordinasi antara lembaga pembuat kebijakan (aktor negara) dan lembaga non-negara dalam menangani Kekerasan Berbasis Ekstremsime di Jawa Barat.
“Kami melakukan pemetaan pemangku kepentingan dan menghadirkan narasumber atau pemangku kepentingan strategis dalam dialog ini karena kami percaya bahwa forum dialog seperti ini adalah upaya membantu koordinasi yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan nasional dan lokal dalam upaya bersama pencegahan dan penanggulangan Kekerasan Berbasis Ekstremisme di Jawa Barat.” Ucapnya
Lebih lanjut Ni Loh Gusti menyatakan kalau diantara di pemangku kepentingan tidak terdapat data yang cukup valid untuk dijadikan rujukan dan evaluasi program apa dilakukan dimana.
“Laporan pemetaan pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memberikan informasi siapa yang melakukan apa di Jawa Barat. Masukan dan input kepada semua pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting yang diharapkan dapat mengidentifikasi area untuk kolaborasi, berbagi praktik terbaik dan sumber daya” pungkas Ni Loh Gusti Madewanti
