PASUNDANNEWS.COM, GARUT – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (Kopri) PC PMII Kabupaten Garut menilai prestasi yang telah dicapai oleh RSUD Dr. Slamet Garut tidak dibarengi peningkatan kualitas fasilitas layanan. Pasalnya, kondisi RSUD belum bisa dikatakan layak anak, karena belum tersedianya sarana dan prasarana untuk anak-anak.

Siti Fitriani, Ketua Kopri PMII Garut menilai, seharusnya dengan telah didapatkannya akreditasi paripurna dari Komisi Akreditas Rumah Sakit (KARS) pada 2018 serta sebagai penghasil PAD terbesar di Garut, RSUD Dr. Slamet bisa meningkatkan pelayanan dan pelengkapan sarana dan prasarana.

“PAD Garut dari RSUD mencapai 400 milyar. Seharusnya RSUD sudah bisa membangun sarana dan prasana yang layak untuk anak. Alih-alih membangun prasarana, anak-anak yang tidak diperbolehkan masuk hanya dititipkan di pos satpam yang terkesan membuat anak menjadi tidak nyaman,” ucap Siti di Garut, Rabu (18/12/2019).

Selain tidak ramah anak, Siti mengaku telah mendapat laporan dugaan maalpraktek yang dilakukan di RSUD Dr. Slamet Garut. Sikap RSUD pun seakan acuh dengan dugaan ini, karena tidak ada tindakan untuk mengusut masalah tersebut.

“Kami mendapat aduan dugaan maalpraktek tersebut. Itu menimpa seorang ibu yang melahirkan, saluran pembuangan kotoran korban tersebut mengalami masalah. Kotoran yang seharusnya dikeluarkan dari anus, itu bergeser ke vagina. Setelah dilakukan pemeriksaan, rumah sakit menyatakan telah terjadi kesalahan tindakan berupa urat anus yang terpotong,” terangnya.

RSUD Dr. Slamet Garut juga terkesan melakukan tindakan diskriminasi. Terbukti dengan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk peserta BPJS. Bahkan, obat-obatan untuk pasien BPJS selalu dinyatakan kosong.

“Terkesan pasien yang di caver BPJS dipersulit. Ini menjadikan masyarakat kembali harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli obat yang seharusnya sudah ditangani oleh BPJS,” jelas Siti.

Oleh karena kondisi tersebut, Kopri PC PMII Garut berencana melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Garut. Kopri juga berharap DPRD bisa menghadirkan Direktur RSUD Kabupaten Garut untuk memberikan penjelasan terkait segudang permasalahan yang dialami Rumah Sakit plat merah itu. (Pasundannews/Admin)