BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggencarkan penempatan psikolog klinis di sejumlah puskesmas se-Jawa Barat.
Mengingat keberadaan psikolog klinis di tingkat pelayanan primer seperti Puskesmas sangat penting.
Komitmen tersebut dilakukan sebagai upaya serius mengatasi tingginya prevalensi gangguan kesehatan jiwa di masyarakat.
Sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (9/5/2025).
“Psikolog klinis adalah lembaga kesehatan esensial di Puskesmas yang berperan dalam pencegahan, deteksi dini, intervensi, dan rehabilitasi masalah kesehatan jiwa,” ujar Erwan.
Ia menuturkan, layanan psikologi klinis yang profesional di tingkat primer dapat membantu menurunkan beban rumah sakit jiwa dan rumah sakit rujukan.
Oleh karena itu, Pemprov Jabar berkomitmen untuk mendorong pemerataan layanan psikolog klinis di seluruh Puskesmas.
“Saya berharap paling tidak tahun depan 300-500 Puskesmas sudah memiliki psikolog klinis dan ke depan bisa merata se-Jabar,” tegas Erwan.
Ia pun mengingatkan kesiapan SDM menjadi kunci, bahwa segala sesuatu harus disiapkan secara matang dan ada aksi nyata, bukan hanya rapat-rapat tanpa implementasi.
Jabar Jadi Provinsi dengan Prevalensi Tertinggi di Indonesia
Sementara itu Sekda Jabar Herman Suryatman mengungkapkan bahwa Jabar menjadi provinsi dengan prevalensi depresi tertinggi di Indonesia, yaitu 3,3 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terakhir.
“Jabar harus bertransformasi dari provinsi dengan tingkat depresi tertinggi menjadi provinsi paling bahagia. Maka layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat harus segera diakselerasi,” tegasnya.
Herman mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama depresi masyarakat.
“Ada 96.000 kasus perceraian di Jabar, 90.000 di antaranya adalah gugatan dari perempuan. Ini menunjukkan ketahanan keluarga kita rentan,” ujarnya.
Kemudian juga tingginya angka pinjaman online dan praktik judi online yang telah menjangkiti anak-anak.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya penanganan yang tak hanya kuratif, tapi juga promotif dan preventif.
“Kita butuh penataan kelembagaan dan SDM. Puskesmas bisa mulai melakukan pelayanan meski belum sempurna. Sambil berjalan kita terus sempurnakan. Jangan menunggu sempurna baru jalan,” katanya.
Herman meminta dukungan pemerintah pusat agar formasi psikolog klinis dapat difasilitasi, terutama bagi Puskesmas yang telah berbadan layanan umum daerah (BLUD) dan memiliki kemandirian fiskal.
“Tujuan utama kita bukan hanya menambah formasi, tapi meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara konkret,” tegasnya.
(Herdi/PasundanNews.com)