BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Program Kartu BERDAYA yang menjadi andalan pasangan Sudarsono-Supriana pada Pilwalkot Banjar 2024 kini menuai sorotan.
Sejumlah warga mengaku diminta menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu BERDAYA ke kantor Kelurahan/Desa oleh tim sukses pasangan tersebut.
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan mekanisme program bantuan sosial yang dijanjikan.
Fitri, warga Kelurahan Hegarasari mengungkapkan bahwa dirinya didatangi oleh tim sukses Sudarsono yang meminta fotokopi dua dokumen tersebut.
“Kemarin ada timses Pak Sudarsono yang datang nyuruh foto copy kartu BERDAYA dan KTP untuk disetorkan ke Kelurahan,” ujarnya pada Selasa (15/4/2025).
Ia juga menyebut bahwa saat masa kampanye, dirinya dijanjikan bantuan tunai apabila pasangan calon yang memberikan kartu tersebut memenangkan pemilihan.
“Janjinya akan dikasih uang sejuta jika pasangan Sudarsono-Supriana menang,” kata Fitri.
Hal serupa dialami Andi, warga Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar.
Ia mengaku menerima Kartu BERDAYA dari tim sukses pasangan tersebut dan dijelaskan bahwa kartu itu akan bisa digunakan sebagai akses bantuan.
“Katanya sih bisa buat modal nantinya,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Banjar, Sudarsono membantah adanya janji uang tunai bagi pemegang kartu.
“Salah, bukan begitu. Kartu BERDAYA diperuntukkan bagi warga pra-sejahtera melalui berbagai program sosial yang akan disalurkan secara bertahap melalui dinas terkait, dan akan diverifikasi oleh desa atau kelurahan dimana warga masyarakat tersebut tinggal,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (16/4/2025).
Sudarsono menjelaskan program ini mencakup bantuan pendidikan, beasiswa, modal UMKM mikro, dan bantuan untuk kelompok rentan seperti yatim, jompo, dan miskin ekstrem.
Ia menambahkan bahwa warga yang sudah menerima bantuan lain seperti PKH atau Baznas tidak akan menerima bantuan ganda dari Kartu BERDAYA.
“Kartu berdaya dikumpulkan lagi untuk didata di setiap korlap desa/kelurahan. Setiap KK didata program apa yang akan diusulkan ke Pemkot di setiap tahun anggaran selama 5 tahun,” jelas Sudarsono.
(Hermanto/PasundanNews.com)
