BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ciamis, Senin (13/9/2021.

Kedatangan mereka melakukan audensi mempertanyakan terkait indikator pencapaian penguatan otonomi desa.

Selain itu HMI juga mempertanyakan realisasi pembangunan infrastruktur sarana prasarana desa melalui padat karya tahun 2020.

“Tujuan dan strategi serta arah yang pemerintah ambil tidak berbanding lurus dengan target persentase desa mandiri yang tertulis pada dokumen perencanaannya,” kata Ketua Bidang PPD HMI Ciamis, Ilham Nur Surya.

Ilham menyebutkan, dalam RPJMD tercantum bahwa target persentase desa mandiri sangat minim yaitu hanya 0,01% pertahun. “Itu dari kondisi awal 0,62, diakhir periode mencapai 0,71,” kata Ilham.

Ilham menguraikan, korelasi antara misi Bupati Ciamis point 6 dengan RKPD tahun 2021 pada OPD DPMD tidak ada program penguatan otonomi desa.

Melainkan yang ada hanya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa senilai Rp 1.633.500.000,00.

Kemudian program peningkatan pembangunan perdesaan dan teknologi tepat guna senilai Rp 1.031.454.000,00, dan program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa sejumlah Rp 2.480.500.000,00.

Ketika besaran anggaran tersebut bagi ke 258 desa, maka per desa hanya mendapat Rp 19.944.000 yang Pemda keluarkan untuk pemberdayaan desa.

“Padahal kan untuk pemenuhan visi-misi bupati dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan prioritas 2 setelah kebutuhan pelayanan dasar,” katanya.

Ilham mengungkpakan, HMI juga melakukan perbandingan dengan belanja kegiatan yang tercantum dalam realisasi anggaran Covid-19 tahun anggaran 2020.

Berbandingan yang HMI lakukan pada kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa melalui padat karya yang DPMD kelola senilai Rp.71.509.500.000.

“Jmitu lebih besar dari kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan lahan dan irigasi oleh dinas pertanian dan ketahanan pangan hanya sebesar Rp. 4.000.000.000,” terangnya.

“adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” pungkasnya.